Suasana Penyuluhan Hukum tentang Kampanye dan Penerapan Protokol Covid-19 pada Pilkada 2020 di KPU Dompu. (ist/lakeynews.com)

KPU: Jika Ada Sengketa, Tempuh Jalur Hukum

DOMPU, Lakeynews.com – KPU Kabupaten Dompu mengingatkan kepada semua pihak agar menghindari tindakan-tindakan anarkis.

“Jangan anarkis. Jika ada sengketa, tempuh jalur hukum dan mekanisme yang ada,” imbuh Plh. Ketua KPU Dompu Agus Setiawan di Aula KPU setempat, Rabu (16/9).

Imbauan, permintaan dan peringatan itu disampaikan Agus saat Penyuluhan Hukum tentang Kampanye dan Penerapan Protokol Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

Agus mengingatkan pada seluruh pimpinan Parpol pengusung dan tim kampanye khususnya, serta semua elemen masyarakat umumnya, terutama yang merasa tidak puas terhadap putusan-putusan KPU.

Katanya, jika tidak puas agar menempuh penyelesaian sengketa di Bawaslu atau jalur hukum di PTUN. “Hal ini untuk menghindari terjadinya tindakan anarkis,” tegasnya.

Dengan demikian, lanjut Agus, tercipta stabilitas politik dan keamanan. Serta, terwujudnya Pilkada Dompu yang damai dan bermartabat.

Agus mengajak seluruh lapisan masyarakat Dompu supaya sama-sama menjaga stabilitas keamanan daerah melalui Pilkada yang damai dan tenteram.

Sebelumnya, Agus menguraikan beberapa hal terkait tahapan dan jadwal Pilkada yang dilaksanakan KPU Dompu.

“Penerimaan dokumen perbaikan persyatatan calon dilaksanakan hingga 16 September 2020, pukul 24.00 Wita,” paparnya.

Penyerahan perbaikan syarat calon dilakukan 14-16 September. Dilanjutkan verifikasi berkas perbaikan syarat calon 16-22 September.

Pada kesempatan itu, secara khusus Agus berharap pada salah satu bakal pasangan calon yang belum melengkapi dokumen agar segera melakukan perbaikan dokumen.

Rencananya, penetapan pasangan calon tetap dilaksanakan pada 23 September. Kemudian pada 24 September, dilakukan pengundian nomor urut sementara.

Masa atau tahapan kampanye, dijadwalkan mulai 26 September ini juga.

Sementara itu, Ketua Devisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB Dr. Yan Marli, MM.Pd, menguraikan regulasi tahapan kampanye.

Selain itu, dipaparkan juga hal-hal yang berkaitan dengan tatacara penyusunan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye. (zar)