Perambahan hutan di kawasan KH Soromandi RTK 55, di Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, sudah parah. (ist/lakeynews.com)

DOMPU, Lakeynews.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB diminta agar segera menanggapi dua surat yang dilayangkan DPRD Dompu, Juli lalu.

Kedua surat yang sama-sama ditandatangani Ketua DPRD Andi Bachtiar itu, tertanggal 10 dan 20 Juli 2020.

Surat pertama, tanggal 10 Juli perihal Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ini terkait illegal logging dan perambahan hutan di kawasan KH Soromandi RTK 55. Secara administrasinya berada di Desa Karamabura, Kecamatan Dompu.

Sedangkan surat kedua, tanggal 20 Juli perihal Penghentian Sementara Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Lokasi Eks Reboisasi So Ncando dan So Lembo Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

Hingga 11 Agustus ini, kedua surat tersebut belum ditanggapi Dinas LHK NTB. “Kami minta Dinas LHK NTB segera menanggapi surat yang dilayangkan pimpinan DPRD Dompu itu,” desak Ketua Komisi I DPRD Dompu Ir. Muttakun, Selasa (11/8).

Pada Lakeynews.com, Muttakun mengungkapkan, aktivitas pemanfaatan areal Eks Reboisasi So Ncando dan So Lembo, serta di sejumlah lokasi lainnya cenderung kebablasan (dalam pemanfaatan hutan).

“Tanggapan dan sikap Dinas LHK NTB, bisa dijadikan pedoman dalam tindakan dan kebijakan oleh eksekutif dan legislatif di Kabupaten Dompu,” tandas Muttakun sembari menginformasikan, surat itu juga dikirim via WA Kadis LHK NTB pada 26 Juli lalu.

Sayangnya, hingga berita ini ditulis belum diperoleh konfirmasi dari pihak Dinas LHK NTB.

Jika Dinas LHK NTB tidak merespon surat DPRD Dompu itu, Muttakun maka menilai Dinas LHK telah turut membiarkan terjadinya proses penghancuran hutan di Dompu.

“Bahkan, menyimpan bom waktu yang suatu saat meledak dan akan merusak tata kelola hutan di Dompu,” tegasnya.

Hal tersebut berdampak buruk pada kawasan hutan kedepan. Menurut Muttakun, akan sulit mengembalikan fungsi hutan karena Dinas LHK tidak melakukan penertiban pemegang IUPHKm dan Izin Kemitraan, yang dalam pemanfaatan areal kawasan hutan telah melenceng jauh dari misi Program Perhutanan Sosial. (zar)