Ketua Komisi I DPRD Dompu Ir. Muttakun. (ist/lakeynews.com)

DOMPU, Lakeynews.com – Ketua Komisi I DPRD Dompu Ir. Muttakun mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Dompu.

“Diharapkan, dari hasil evaluasi tersebut, Dinas LHK bisa menyusun langkah dan strategi pengelolaan hutan yang benar-benar mampu mewujudkan ‘hutan lestari masyarakat sejahtera’,” ujar Muttakun pada Lakeynews.com, Senin (10/8) sore.

Menurut dia, pelaksanaan Program Perhutanan Sosial tersebut, khususnya di tingkat tapak sudah tidak lagi sesuai ketentuan dalam perjanjian yang tertuang dalam ijin kemitraan/IUPHKm yang dipegang petani hutan.

Diakuinya, ada beberapa kelompok kecil yang mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan sebagaimana misi perhutanan sosial. Namun, yang paling banyak justru pemanfaatan areal kawasan hutan yang tidak lagi mengindahkan kaidah atau aturan main dalam pemanfaatan (pengelolaan) hutan.

Sampai saat ini Muttakun belum melihat adanya evaluasi atas pemberian dan pelaksanaan IUPHKm dan Izin Kemitraan oleh Dinas LHK Provinsi NTB.

Parahnya, itu terjadi sejak IUPHKm diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani pada Tahun 2012 di lokasi KH Pajo (Ranggo) dan KH Tambora (Kesi) serta sejak Izin Kemitraan yang diberikan 2015 dan tersebar di beberapa lokasi Kelompok Hutan di Dompu.

Ditegaskannya, evaluasi ini sangat mendesak dilakukan mengingat kondisi pengelolaan hutan baik oleh pemegang IUPHKM (Izin Kemitraan) maupun oleh kelompok masyarakat yang belum mengantongi izin.

“Apalagi saat ini dalam tahap verifikasi teknis untuk permohonan baru izin kemitraam, tidak lagi sejalan dengan visi dan misi perhutanan sosial.

Muttakun kemudian membeberkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan implementasi Perhutanan Sosial di Dompu.

Pertama, adanya pemahaman dari sebagian masyarakat, bahwa hutan adalah objek sosial ekonomi semata. Bebas dieksploitasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa memperhatikan fungsi ekologi.

Contohnya, lanjut Muttakun, mempertahankan ekosistem dan perlindungan sumber mata air, cagar budaya, perlindungan jenis tanaman endemi, perlindungan sarana produksi lebah alam dan lainnya.

Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat (kesadaran kolektif) untuk turut memelihara dan memanfaatkan hutan yang dapat memberi nilai ekonomi, wisata, budaya sekaligus nilai ekologi.

Ketiga, adanya perubahan dan pengalihan fungsi kawasan hutan menjadi areal budidaya.

Keempat, adanya jual beli lahan dalam kawasan hutan.

Kelima, tidak jelasnya siapa pemegang Izin HKm dan Izin Kemitraan karena tidak ada pertemuan rutin yang bisa dimanfaatkan untuk sarana kontrol bagi pengurus dan anggota Kelompok Tani Hutan.

Keenam, Pengelola HKm atau Pemegang Izin Kemitraan sudah banyak berpindah tangan kepada pihak lain.

Ketujuh, makin rendahnya kesadaran masyarakat untuk diajak mewujudkan “hutan lestari masyarakat sejahtera” melalui Program Perhutanan Sosial.

Kedelapan, pada areal IUPHKm dan Izin Kemitraan, diketahui telah banyak dikelola oleh pihak yang tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan IUPHKm dan Izin Kemitraan.

Terkait masalah-masalah itu, sebagai wakil rakyat, Muttakun mendukung sepenuhnya sikap tegas yang diambil Dinas LHK NTB.

Tentu harus juga mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait lainnya. Seperti, Pemkab Dompu, aparat penegak hukum (APH), baik jajaran Polda NTB maupun Polres Dompu dan Balai Gakkum Jabalnusra.

“Dukungan itu mutlak dan penting untuk bersama-sama membantu menertibkan, meluruskan dan membangun kembali mainset petani dan masyarakat Dompu tentang pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera,” tandas Muttakun.

Menurutnya, langkah tegas perlu diambil ketika banyak warga dan petani di Dompu yang telah, sedang dan akan mengelola kawasan hutan, namun tidaklagi memperhatikan visi dan misi pengelolaan hutan lestari.

Selama ini, sambungnya, pemerintah telah memberikan akses atau ruang bagi masyarakat (petani) dalam mengelola areal kawasan hutan sebagai sumber kehidupannya. Namun, tidak dibarengi penyiapan prakondisi masyarakat, melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan kepada petani.

“Sehingga, program perhutanan sosial yang misinya mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera jauh panggang dari api,” cetusnya.

Jika ini terus dibiarkan, Muttakun yakin, 5-10 tahun mendatang akan sulit mengajak masyarakat dan petani untuk mengikuti program mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera. Bahkan, akan terjadi perubahan status kawasan hutan yang tidak mungkin dapat dikendalikan pemerintah, meski dengan menggunakan alat negara sekalipun.

“Pada 5-10 tahun yang akan datang, masyarakat sadar dan yakin selama ini pemanfaatan areal kawasan hutan dalam bentuk budidaya tanaman semusim dan pembangunan jalan ekonomi oleh proyek APBD kabupaten dan provinsi tidak pernah dipersalahkan. Atau, selalu mendapat pembiaran tanpa teguran oleh pemerintah yang berkuasa dan berwenang.

Karena itu, agar hutan dan pengelolaannya tidak terus mendera rakyat Dompu, tidak menjadi masalah bahkan menimbulkan bencana di kemudian hari, kiranya sikap tegas dengan menertibkan seluruh areal hutan yang dikelola dan dikuasai petani dan masyarakat perlu segera dilakukan.

Bencana dimaksud, baik bencana sosial (konflik), bencana alam (banjir dan kekeringan), maupun bencana non alam (penyakit).

Yang perlu segera dilakukan terkait tindakan tegas dimaksud Muttakun, antara lain, evaluasi menyeluruh atas Program Perhutanan Sosial di Dompu.

Kemudian, review para pemegang IUPHKm dan Izin Kemitraan dengan cara mengadakan pertemuan stakeholder di tingkat desa yang melibatkan BKPH, Camat, Kades, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta kelompok tani hutan.

“Pelaksanaan review ini akan sangat membantu BKPH untuk mengetahui identitas pemegang IUPHKm dan Izin Kemitraan,” jelasnya.

Jika masih terus memberikan akses untuk mendapatkan IUPHKm atau Izin Kemitraan kepada kelompok tani hutan, Muttakun menegaskan, pelaksanaan validasi dan verifikasi calon pemegang Izin HKm/Kemitraan harus dilakukan secara ketat.

“Hadirkan langsung pemegang KTP yang memenuhi kriteria dan syarat untuk mendapatkan akses atas kawasan hutan. Petugas tidak boleh hanya melihat KTP, karena KTP bisa dititipkan ketua kelompoknya,” tuturnya.

Selanjutnya, satu NIK (Nomor Identitas Kependudukan) peserta HKm/Kemitraan hanya diperbolehkan mengelola atau mendapatkan maksimal 2 hektare. Tidak boleh ada nama yang sama mendapatkan areal kawasan hutan di tempat lain dalam wilayah Kabupaten Dompu.

Termasuk dalam hal ini, tambahnya, tidak memberi kesempatan kepada pemegang KTP di luar Kabupaten Dompu dan belum menjadi warga Dompu untuk terlibat dalam pengelolaan hutan di wilayah administrasi Kabupaten Dompu.

“Pemberian sanksi yang tegas, termasuk mencabut Ijin HKm/Kemitraan dan mengeluarkan dari keanggotaan pengurus Gapoktan yang tidak mematuhi perjanjian yang tertuang dalam Izin HKm/Kemitraan,” tukasnya. (tim)