Suherman (pegang mic). (ist/lakeynews.com)

Oleh: Suherman *)

HINGGA hari ini (saat tulisan diterbitkan) belum ada satupun bakal pasangan calon (bapaslon) yang dipastikan akan berlaga di Pilkada Dompu 2020 baik yang melalui jalur perseorangan maupun melalui partai politik. Keduanya masih menunggu.

Bakal paslon jalur perseorangan menunggu hasil verifikasi faktual. Sementara bakal jalur partai politik menunggu SK DPP. Sampai tulisan ini diterbitkan keduanya masih berproses.

  • Jalur Perseorangan*

Di Pilkada Dompu 2020, ada satu bapaslon perseorangan yaitu Prof. Mansyur dan Aris Anshary (Manis) yang telah menyerahkan syarat dukungan ke KPU Dompu sebanyak 18.845 dukungan.

Hasil pengecekan, dari jumlah diatas yang dinyatakan lengkap adalah sebanyak 17.071 dukungan. Artinya syarat dukungan tersebut memenuhi syarat dari jumlah minimal dukungan yang disyaratkan yaitu sebanyak 16.218 dukungan (10% dari jumlah DPT pemilu terakhir) termasuk sebarannya.

Dukungan yang telah dinyatakan lengkap jumlah dan sebarannya itu kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan hasilnya yang memenuhi syarat sebanyak 15.586 dukungan. Data inilah yang kemudian diverifikasi faktual oleh PPS sejak tanggal 24 Juni s.d 12 Juli 2020

Hasil dari proses verifikasi faktual akan menentukan jumlah yang memenuhi syarat kemudian dikurangi dengan jumlah minimal syarat dukungan.

Jumlah dari hasil pengurangan itulah yang kemudian dilengkapi oleh bapaslon
sebanyak 2 (dua) kali jumlah kekurangan untuk dilakukan verfikasi administrasi maupun faktual pada masa perbaikan.

Jikalau bapaslon dapat memenuhi kekurangan dukungan tersebut pada masa perbaikan dan apabila dari hasil verifikasi faktualnya dinyatakan memenuhi syarat. Maka, dipastikan syarat pencalonannya memenuhi syarat. Dengan kata lain, bapaslon peseorangan dapat ikut “berlaga” di Pilkada Dompu 2020.

Jalur Partai Politik

Selain melalui jalur perseorangan, di Pilkada Dompu 2020 beberapa nama bapaslon melalui jalur partai politik bermunculan.

Diantaranya pertama, Abdul Kader Jaelani dan Syahrul Parsan (AKJ-SYAH) yang sementara berpotensi diusung oleh Gerindra, Nasdem dan PAN. Catatanya Nasdem masih diperebutkan bersama Arif-Mulya dan Era-HI. Sementara PAN diperebutkan bersama dengan SUKA.

Kedua, Arifudin dan H. Mulyadin (ARIF-MULYA) yang sementara berpotensi diusung oleh PKB dan Nasdem. Catatannya PKB diperebutkan bersama dengan ERA-HI. Sementara Nasdem diperebutkan bersama AKJ-SYAH dan Era-HI. Ketiga, M. Ruslan dan Nasrudin (DOMPU JUARA) yang sementara berpotensi diusung oleh Hanura, PKS, Berkarya dan PDIP.

Keempat, Hj. Eri Aryani dan H. Ikhtiar (ERA-HI) yang sementara berpotensi diusung oleh PBB dan PKB. Catatannya PKB diperebutkan bersama dengan ARIF-MULYA. Dan Kelima, H. Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani (SUKA) yang sementara berpotensi diusung oleh Golkar, PPP, Demokrat dan PAN. Catatannya PAN diperebutkan bersama dengan AKJ.

Kelima bapaslon tersebut masing-masing telah melalui proses pendaftaran di parpol, telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan, telah diusulkan/direkomendasikan oleh DPC ke DPP melalui DPW dan bahkan ada yang telah mendapatkan surat tugas.

Dalam regulasi disebutkan bahwa pencalonan Pilkada melalui partai politik syaratnya adalah 25 % suara sah dan 20% kursi parpol di DPRD. Nampaknya semua bapaslon menggunakan jumlah kursi, itu berarti untuk mencalonkan diri minimal mendapatkan 6 (enam) kursi.

Dengan demikian, maka secara rasional dan idealnya akan ada maksimal 5 (lima) bapaslon yang akan berlaga. Namun secara proporsional akan sulit membagi rata 6 (kursi) ke masing-masing bapaslon. Maka, yang lebih ril adalah maksimal 4 (empat) bapaslon.

Artinya, dari kelima bapaslon diatas, sekurang-kurangnya ada 1 (satu) bapaslon yang akan “tersisih”. Dalam arti tidak bisa mendaftarkan diri pada tanggal 4 s.d 6 september mendatang. Dengan kata lain, tidak ikut berlaga.

Di Dompu ada tiga parpol yang memperoleh 4 (empat) kursi sehingga berhak atas jatah pimpinan DPRD periode 2019-2024 diantaranya Nasdem, Gerindra dan PKB. Meski demikian, di Pilkada Dompu 2020, parpol diatas tidak bisa mengusung bapaslon secara mandiri melainkan harus berkoalisi.

Bagi bapaslon ketika mendapatkan atau diusung oleh salah satu parpol tersebut, maka akan lebih mudah untuk berkoalisi atau mencari tambahan kursi. Sekurang-kurangnya mencari tambahan satu parpol yang minimal memiliki 2 (dua) kursi.

Sedari awal Gerindra telah mengeluarkan surat tugas tunggal untuk AKJ-SYAH. Informasinya tinggal menunggu penerbitan SK. Sementara Nasdem dan PKB hingga saat tulisan ini diterbitkan belum mengeluarkan surat tugas kepada bapaslon tertentu. Kemungkinan akan langsung mengeluarkan SK.

Situasi menjadi memanas paska diundangnya ARIF-MULYA untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh DPP melalui virtual zoom meeting di DPW PKB pada jumat sore, 3 Juli 2020. Peristiwa ini kemudian menimbulkan tanda tanya dan spekulasi publik kemana PKB akan berlabuh. Apakah ke ERA-HI ataukah ke ARIF-MULYA.

Bagi Era-HI, dukungan PKB sangat penting untuk menyempurnakan syarat pencalonan karena sudah mendapatkan dukungan PBB yang memperoleh 2 (dua) kursi. Artinya, kalau bapaslon ini mendapatkan PKB ditambah dengan PBB. Maka, sudah mendapatkan 6 (enam) kursi. Itu sudah cukup sebagai syarat pencalonan.

Ketika “gagal” mendapatkan PKB, bapaslon ini “berpeluang” mendapatkan Nasdem meski harus bersaing “sengit” dengan ARIF-MULYA dan AKJ. Karena mereka telah sama-sama mengikuti proses pendaftaran dan informasinya telah diusulkan ke DPP melalui DPW.

Kalau pada akhirnya ERA-HI gagal mendapatkan PKB atau Nasdem. Maka kemungkinan besar akan gagal berlaga di Pilkada Dompu 2020.

Demikian halnya bagi Arif-Mulya, PKB itu adalah kunci untuk berlaga di Pilkada. Meski mendapatkan PKB, masih belum memenuhi syarat pencalonan. Namun setidaknya ada peluang untuk mendapatkan parpol tambahan.

Salah satu yang berpotensi didapatkan adalah Nasdem meski lagi-lagi harus bersaing dengan ERA-HI dan AKJ. Kenapa Nasdem? Pertama, mereka mengikuti proses pendaftaran dan telah diusulkan ke DPP. Kedua, bakal calon wakil H. Mulyadin adalah kader Nasdem.

Jikalau gagal mendapatkan PKB dan Nasdem. Maka, dipastikan ARIF-MULYA tidak ikut berlaga di Pilkada Dompu 2020. Sehingga memberi jalan mulus bagi ERA-HI dan AKJ-SYAH untuk berlaga.

Sebaliknya kalau PKB dan Nasdem didapatkan oleh ARIF-MULYA. Maka, yang terancam “gagal” mengikuti kontestasi Pilkada Dompu 2020 adalah antara ERA-HI atau AKJ-SYAH.

Namun dengan dukungan petahana, sumber daya dan “amunisi” yang dimilikinya, ERA-HI masih berpeluang untuk “membajak” parpol lainnya yang sudah merapat ke SUKA atau DOMPU JUARA. Walau harus “melanggar” proses dan prosedur didalam parpol itu sendiri.

Pun hal sama bisa dilakukan AKJ-SYAH yang masih “berpeluang” mendapatkan PAN karena bersama dengan SUKA menjadi nominasi yang telah diusulkan ke DPP. Jikalaupun gagal mendapatkan PAN, maka berpotensi untuk “membajak” parpol yang telah merapat ke SUKA atau DOMPU JUARA.

Kalau skenario diatas terjadi, maka dapat dikatakan akan menjadi ancaman bagi SUKA dan DOMPU JUARA. Karena sebelum diterbitkannya SK DPP dan sebelum masa pendaftaran dimulai, segala macam kemungkinan bisa terjadi.

Dalam situasi seperti itu, bisa dikatakan bahwa ARIF-MULYA adalah kunci untuk membuka kotak pandora dimana kita dapat mengetahui jumlah bapaslon yang berlaga, bapaslon yang akan berlaga dan bapaslon yang akan “tersungkur” atau tidak bisa mendaftarkan diri serta bagaimana konfigurasi dukungan parpol sebelum dimulainya masa pendaftaran.

Terakhir analisis dan prediksi penulis kalau ARIF-MULYA berhasil mendapatkan parpol pengusung, maka pilkada Dompu akan diikuti oleh maksimal 3 (tiga) bapaslon dari jalur partai politik. Diantaranya ARIF-MULYA, SUKA dan ketiga antara ERA-HI, AKJ- SYAH ataukah DOMPU JUARA.

Sebaliknya jikalau ARIF-MULYA gagal, maka Pilkada Dompu 2020 dikuti oleh maksimal 4 (empat) bapaslon dari jalur partai politik. Diantaranya AKJ, DOMPU JUARA, ERA-HI dan SUKA.

Harapannya siapapun bapaslon yang diusung oleh parpol dan berlaga di Pilkada Dompu 2020 agar mereka senantiasa menunjukkan kualitas diri, menjual konsep visi, misi dan programnya yang jelas dan terukur untuk kesejahteraan dou labo dana Nggahi Rawi Pahu. (*)

*) Penulis adalah pemerhati sosial politik.