Beberapa pemuda Desa O’o, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, saat rapat dengan Kades setempat, Munawir di kantor desa, beberapa hari lalu. (ist/lakeynews.com)

10 Tahun Data tak Diperbarui, Pemuda Desak Pemdes Revisi

BIMA, Lakeynews.com – Beberapa pemuda Desa O’o, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima mendesak pemerintah desa (Pemdes) setempat agar memperbaiki data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Salah seorang pemuda, Hariyono membeberkan, sejumlah oknum yang seharusnya tidak berhak justru menerima dan menikmati PKH tersebut. Seperti anggota BPD, staf desa dan pegawai kontrak.

“Sudah mampu tapi masih mendapatkan PKH. Sementara yang berhak tidak mendapatkannya,” tegasnya pada Lakeynews.com, usai rapat dengan Pemdes O’o Donggo, beberapa hari lalu.

Parahnya lagi, kata pemuda yang biasa dipanggil Yono ini, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang seharusnya menjadi rujukan seluruh bantuan kemiskinan, tidak pernah diperbaharui.

“Sudah sekitat 10 tahun terakhir tidak pernah diverifikasi ulang. Rujukan pembagian bantuan-bantuan kemiskinan selalu memakai data itu,” tegasnya.

Yang menjengkelkan, karena perangkat desa, BPD dan pendamping PKH dinilai acuh terhadap usulan pemuda. Padahal, para pemuda mewakili masyarakat dalam membahas ketimpangan terkait bantuan PKH ini.

“Kami menyuarakan ini atas dasar keluhan masyarakat mengenai ketimpangan penerima bantuan PKH,” tutur Yono.

Yono mengaku, pernah dilakukan rapat pertama dengan Pemdes pada 15 Juni 2020, tapi dipending karena pesertanya tidak terpenuhi.

Sementara itu, Pendamping PKH Desa O’o, Donggo Ayatilah, S.Pd, menjelaskan, masalah aparat desa yang mendapat PKH sudah dibahas di desa dan akan segera dirapatkan lagi.

Ayati (panggilan Ayatilah) masih menunggu hasil dan keputusan rapat dimaksud. “Jika tidak layak, langsung dikeluarkan sesuai prosedur yang berlaku. Sedangkan yang masih layak dipertahankan,” tegas Ayati via pesan singkat (SMS) saat dikonfirmasi Lakeynews.com, Sabtu (4/7) malam.

Ayati mengakui, ada anggota BPD yang menerima PKH. Menurut dia, itu anggota BPD baru. Sebelum menjadi anggota BPD, dia memang menjadi Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM). “Tapi, akan keluar dari KPM PKH ini,” tamdasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa O’o Munawir juga membenarkan adanya anggota BPD dan perangkat desa yang menerima PKH.

Terkait hal itu, pihaknya akan segera melakukan pembaruan data. Saat ini, data-data KPM PKH tengah diverifikasi. “Nanti, dengan sendirinya nama-nama yang dianggap mampu itu akan diganti,” kata Munawir. (yat)