Ini Empat Calon Komisioner KPK dari NTB Usulan Jepred Bersih

MATARAM, Lakeynews.com – Minimnya pendaftar calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tajamnya framing institusi seperti kepolisian dan kejaksaan yang ingin merebut posisi pimpinan di lembaga itu, mengundang keprihatinan dan reaksi elemen masyarakat.

Koalisi masyarakat sipil Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung dalam Jaringan Peradilan Bersih (Jepred Bersih) NTB salah satunya. Jepred Bersih mengusulkan empat nama sebagai calon komisioner KPK. Nama-nama tersebut dari akademisi, pegiat sosial dan pimpinan lembaga negara.

Tergabung dalam koalisi itu, Lembaga Studi Bantuan Hukum (LSBH) NTB, Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, Gravitasi NTB,  serta Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) NTB. 

Terkait framing institusi kepolisian dan kejaksaan di posisi pimpinan KPK, Koordinator Jepred Bersih NTB Amri Nuryadi, SH, menguatirkan jika itu terjadi maka akan mengganggu cara kerja internal KPK. “Khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan kalau ada kasus (diduga) melibatkan oknum Polisi atau oknum Jaksa,” kata Amri dalam konferensi pers di Mataram, Senin (1/7).

Di antara empat figur yang diusulkan Jepred Bersih itu, ada nama Adhar Hakim SH., MH. Adhar dianggap berpengalaman bekerja di bawah tekanan, relatif lama sebagai jurnalis, aktivis antikorupsi, dan saat ini menjabat Ketua Ombudsman NTB (dua periode). “Banyak masalah korupsi dan pungutan liar diungkapnya,” kata Amri.

Kemudian ada nama Dr. Widodo Dwi Putro SH., M.Hum. Pria ini merupakan akademisi, peneliti, aktivis 90-an, beberapa organisasi rakyat di NTB pernah dipimpinnya, juga pernah menjadi jurnalis. Saat ini, dia menjadi mitra Bestari KY, dosen sastra Fakultas Hukum Universitas Mataram. “Penelitiannya diterbitkan KY dan MA,” papar Amri yang juga pegiat hukum pada Lembaga Studi Bantuan Hukum (LSBH) NTB.

Selanjutnya, Khotibul Islam SH., M.Hum, akademisi, Direktur BKBH (Badan Konsultasi Bantuan Hukum), ketua satuan pengawas beberapa lembaga, koordinator pusat pengkajian hukum. Figur ini dinilai cukup tajam menganalisis dan berintegritas tinggi. 

Terakhir, Dwi Sudarsono, SH, seorang aktivis prodemokrasi yang banyak membela masyarakat. Bentuk advokasinya  kepada masyarakat baik litigasi maupun non litigasi. Tidak sedikit diantaranya dilakukan secara cuma cuma. Saat ini menjabat Direktur Samanta (Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara), konsen juga pada advokasi hutan dan Sumber Daya Alam (SDA).

Amri berharap, dengan banyaknya figur berintegritas tinggi yang diusulkan, kali ini Pansel punya banyak pilihan. Dengan demikian, mematahkan asumsi bahwa seleksi dilakukan hanya formalitas dan jatah lembaga tertentu saja.

Sementara itu, Sekjen Fitra NTB Ramli menegaskan, seleksi calon pimpinan KPK itu menjadi starting point untuk membongkar kasus-kasus besar di Indonesia, seperti BLBI dan E-KTP.

Publik menurutnya, selain mengusulkan juga berpartisipasi dalam pengawasan seleksi KPK. “Pelaksanaan seleksi yang lebih fair, keinginan kita memperkuat KPK tercapai,” tandasnya.

Sedangkan Peneliti Hukum Somasi NTB Johan Rahmatullah mengatakan, institusi KPK sedang dalam kondisi memprihatinkan. Apalagi beberapa waktu lalu, ada petisi ketidakpercayaan di internal kepegawaian. Ini juga melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap KPK.

“Perlu muncul figur dari NTB menangani korupsi dari daerah, supaya jadi lebih baik. Sebab beberapa kasus big fish di NTB tak tertangani bahkan luput dari perhatian APH di NTB,” tegas Johan. (zar)