DOMPU, Lakeynews.com – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dr. H. Syafrudin, menegaskan, jasa setiap perawat yang mengabdi rumah sakit yang dipimpinnya tetap dibayarkan sesuai aturan yang berlaku.
“Pokoknya jasa dan hak perawat selalu dibayarkan sesuai aturan yang ada,” jelasnya, saat ditemui Lakeynews.com di ruang kerjanya, Senin (14/5/2018) siang.
Hal tersebut disampaikan Syafrudin menanggapi pernyataan beberapa perawat yang mengaku, sejak sekian tahun bekerja di RSUD, jasa mereka tidak pernah dibayar. Pengakuan tersebut disampaikan saat ratusan perawat berunjuk rasa di depan Paruga Parenta Dana Nggahi Rawi Pahu, pusat Pemerintahan Kabupaten Dompu, Senin pagi. Aksi itu berlanjut ke DPRD Dompu.
(Baca: Ratusan Perawat Dompu Tolak Perbudakan, Tuntut Kesejahteraan )
“Di rumah sakit (RSUD) itu tidak ada yang namanya status sukarela. Yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dan mengangkat mereka sabagai pegawai adalah Direktur,” sambung Syafrudin.
Disinggung aksi demo yang dilakukan sejumlah perawat RSUD yang bergabung dengan ratusan perawat lainnya, Syafrudin menegaskan itu atas perintah oraganisasinya (organisasi perawat, red). “Tidak ada urusannya dengan pihak rumah sakit,” tegasnya.
Sementara itu, demonya para perawat honorer tidak menghambat pelayanan, baik pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan dan masyarakat umum di RSUD.
Seperti dikatakan salah seorang keluarga pasien RSUD Dompu, Haryanto. Dia mengaku, berada rumah sakit ssejk Sabtu (12/5/2018) lalu. Sejak saat itu, kemudian istrinya melahirkan hingga Senin siang, pelayanan pihak rumah sakit lancar-lancar saja.
“Tidak ada hambatan apapun,” kata warga Calabai, Kecamatan Pekat itu pada Lakeynews.com. Saat itu, Haryanto sedang menunggu istrinya yang baru melahirkan.
Penuturan senada disampaikan Erwan, keluarga pasien di ruangan bedah. Menurutnya, pelayanan di rumah sakit sejauh ini aman-aman saja. “Dari kemarin pelayanan di sini lancar-lancar saja. Tidak ada masalah atau hambatan,” ujarnya. (pis)