KOTA BIMA, Lakeynews.com – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima pada Triwulan I Tahun 2017, belum menggembirakan. Secara keseluruhan, realisasinya baru mencapai sekitar 17,02 persen, belum berada pada posisi ideal, 25 persen.
Hal itu terungkap dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) realisasi PAD Triwulan I Tahun 2017 yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima. Rapat yang dipimpin Wakil Walikota (Wawali) H.A. Rahman H. Abidin, SE, itu berlangsung di aula Kantor Walikota, Jumat (21/4/2017).
Rapat itu juga diikuti Plt. Sekretaris Daerah Drs. Mukhtar, MH, para pimpinan atau perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki PAD dan para Lurah.
Kepala BPKAD Kota Bima Drs. Zainuddin, melaporkan, secara keseluruhan realisasi PAD per 31 Maret lalu telah mencapai Rp. 5 miliar lebih dari target PAD sebesar Rp. 32 miliar lebih atau sebesar 17,02 persen. “Posisi ini belum mencapai posisi ideal Triwulan I yaitu 25 persen,” ujar Zainuddin.
Menurut dia, total perolehan PAD tersebut masih didominasi sumbangan pajak daerah sebesar 61,68 persen. Diikuti Lain-lain PAD sebesar 19,89 persen dan retribusi daerah sebesar 8,43 persen.
Meski pencapaian itu belum sampai ke titik ideal, Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan BPKAD Muhammad Natsir, M.Pd, meyakini estimasi terhadap PAD masih dapat terpenuhi pada akhir 2017.
Rendahnya capaian PAD pada Triwulan I itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain, terlambatnya pencetakan SPPT PBB 2017. Pencetakan direncanakan paling lambat awal Februari 2017, namun molor karena beberapa fasilitas rusak akibat banjir bandang Desember 2016.
Banjir juga mengakibatkan beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mengalami kemandekan. Bahkan, objek retribusi pasar gorsir yang sama sekali tidak ada penerimaan. Terkait hal ini, diupayakan dispensasi untuk pengurangan dan penghapusan dalam PDRD.
Wawali H.A. Rahman meminta para pimpinan OPD berinovasi untuk memacu realisasi PAD. “Jangan menganggap nilai anggaran dalam Perda APBD itu sudah final,” tegasnya.
Menurut dia, jika ada pengelolaan keuangan yang tidak sesuai perencanaan, maka bisa ada konsekuensi pengurangan anggaran oleh pemerintah pusat. Target PAD harus bisa dipenuhi karena anggaran sebesar nilai target tersebut sudah ada alokasi penggunaannya.
“Saya harapkan para pimpinan OPD tidak membiarkan hal yang telah menjadi kendala selama bertahun-tahun, terus (seolah) menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan,” tegasnya. (zar)