KOTA BIMA, Lakeynews.com – Wakil Walikota H. A. Rahman H. Abidin, SE, mengatakan tujuan utama program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah peningkatan kualitas permukiman kumuh. “Tujuan ini semakin relevan dan urgen setelah Kota Bima dihantam banjir bandang pada 21 dan 23 Desember 2016,” kata Wakil Walikota.
Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Aji Man itu dalam rapat terbatas jajaran Pemkot Bima dengan utusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) dan Bank Dunia di kantor Walikota, Rabu (01/02).
Pihak Kemen-PUPR diwakili Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ir. Didiet Arief Achdiat, M.Si. Sedangkan Bank Dunia diwakili Sri Probo. Para utusan itu hadir untuk meninjau pelaksanaan National Slum Upgrading Programme (NSUP) atau Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
“Kami berterimakasih atas kehadiran pihak Kementerian PUPR dan Bank Dunia di Kota Bima,” ujar Aji Man.
Dia kemudian mengungkapkan, dampak banjir bandang tersebut dari berbagai segi. Dari segi wilayah, banjir mengenai 34 dari 38 kelurahan di kota itu. Sedikitnya 105.797 jiwa terdampak dari 159.736 jiwa penduduk Kota Bima, atau 26.256 Kepala Keluarga (KK) dari total 39.187 KK.
Sedangkan dari segi material, kerusakan dan kerugian mencapai Rp 1,2 triliun, meliputi sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Khusus untuk sektor perumahan, nilai kerusakan mencapai Rp 318 miliar, dengan rincian; rumah rusak 2.061 unit (660 rusak berat, 599 rusak sedang, 802 rusak ringan) dan rumah tergenang 26.256 unit.
Prasarana lingkungan berupa drainase sepanjang 12.416 meter mengalami rusak berat, 124.914 meter rusak ringan dan jalan lingkungan sepanjang 163.546 meter rusak ringan.
Wilayah permukiman yang terdampak paling parah tentu di lingkungan permukiman kumuh. “Dari data tersebut, bisa kita peroleh gambaran besarnya pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan terkait peningkatan kualitas permukiman,” kata Wakil Walikota. (zar)