Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, hadir membuka lokakarya dan FGD tentang Review Perbup Nomor 24 A Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat. (ist/lakeynews.com)

BIMA, Lakeynews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. Selasa (21/02), Perbup Nomor 24 A Tahun 2014 itu dilokakaryakan dan di-FGD-kan.

Kegiatan yang diadakan LSM Kolaborasi Masyarakat untuk Kesejahteraan (Kompak) NTB di Hotel Mutmainah Kota Bima itu, dibuka Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri. Dinda (sapaan akrab Hj Indah Dhamayanti Putri) didampingi Wakil Bupati Drs. H. Dahlan H.M. Noer dan Asisten I Qurban, SH. Hadir dalam acara tersebut para camat dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Saat itu, Dinda mengatakan, Pemkab Bima telah menerbitkan Perbup Nomor 24 A/2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat. Dari sejumlah kewenangan yang dilimpahkan itu, sebagian besar masih berisi kewenangan pada perizinan. Belum mengatur tentang kewenangan yang bersifat koordinasi, pelaporan dan pengaturan kewenangan yang terinci.

“Untuk itulah, diperlukan review atas peraturan bupati tersebut, terutama yang berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan dan Tupoksi dari sejumlah SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima,” ujar Dinda.

Dinda menyambut baik Lokakarya dan Focus Group Discussion (FGD) itu untuk melakukan pemetaan implementasi terhadap kendala dan tantangan. Tentu demi perbaikan pelayanan dasar di tingkat kecamatan terhadap peraturan bupati yang berkaitan dengan kewenangan terhadap camat.

Dinda berharap, melalui Lokakarya dan FGD ini akan merumuskan rekomendasi penting bagi pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten kepada camat dalam upaya pendekatan pelayanan pada masyarakat dan efektifitas pelaksanakan roda pemerintahan.

Dengan review tersebut, Perbup 24 A/2014 akan semakin mendorong kecamatan yang lebih luas dalam memberikan kewenangan kepada masyarakat.

“Hal ini akan bermuara pada upaya kita bersama untuk mewujudkan kecamatan yang mumpuni sebagai simpul pelayanan publik dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar bagi masyarakat,” ujar Dinda. (won)