DOMPU, Lakeynews.com – Tahap demi tahap proses peralihan pengelolaan pendidikan menengah, SMA/SMK/SLB Negeri dari kabupaten/kota ke provinsi ditunaikan. Di Kabupaten Dompu misalnya, pada Rabu (01/02) lalu puluhan kepala SMA/SMK/SLB Negeri dilantik/dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB H Muhammad Suruji.
Pascapelantikan/pengukuhan itu, jika tidak ada kendala yang berarti, Sabtu (04/02) pagi, sekitar 698 Aparatur Sipil Negara (ASN) SMA/SMK/SLB Negeri di daerah ini akan menerima Surat Keputusan (SK) Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“SK BKN yang akan dibagikan itu tentang Peralihan ASN SMA/SMK/SLB Negeri dari Pemerintah Kabupetan Dompu ke Pemerintah Provinsi NTB,” kata Kepala UPT Dikmen PK-PLK Dompu, Dinas Dikbud NTB Drs H Muhtadi Hairi, M.Pd.
Ditemui Lakeynews.com di ruang kerjanya, Jumat (03/02), pria yang akrab disapa Pak Tedy itu menjelaskan, penyerahan SK BKN tersebut akan berlangsung di Paruga Samakai. Ke-698 ASN penerima SK itu terdiri dari guru, tata usaha, kepala sekolah dan pengawas SMA/SMK/SLB Negeri.
“Penyerahan SK-nya akan dilakukan secara simbolik kepada para perwakilan dari delapan kecamatan (delapan orang, red),” papar pria yang dikenal berlatarbelakang pengabdian (sejak awal) ASN-nya pada pendidikan menengah itu.
Bagi Tedy, pembagian SK BKN besok hendak dijadikan momentum penegasan pelantikan/pengukuhan yang telah dilakukan di Gedung PKK Kabupaten Dompu, 1 Februari lalu.
Sebagaimana diketahui, sejak beredarnya informasi adanya ketentuan baru tentang peralihan pengelolaan pendidikan menengah, keluarnya aturan itu, hingga pelaksanaan pelantikan/pengukuhan para kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan pengawas pendidikan beberapa hari lalu, beragam isu berkembang secara liar. Salah satu isu itu, orang-orang yang ditempatkan untuk menduduki suatu jabatan kepala sekolah atau pengawas tersebut, dianggap atas kemauan dan keinginan Dinas Dikbud NTB.
Isu tersebut dengan tegas Tedy memberikan klarifikasi. Selain membantah kabar minor itu, Tedy menegaskan, SK BKN yang akan dibagikan besok berdasarkan usulan pengalihan dari kabupaten/kota yang diserahkan oleh Sekda kabupaten/kota ke provinsi.
“Itu asli berdasarkan usulan dari kabupaten/kota. Jadi, Pemerintah (Dikbud, red) Provinsi NTB maupun Pemerintah Pusat sama sekali tidak mengubah usulan itu, seperti untuk kepala sekolah, pengawas, PLT Kasek dan lainnya,” tandasnya.
Sementara itu, malam ini, pihak panitia penyerahan SK BKN tengah memfinalkan berbagai persiapan di lokasi kegiatan, Paruga Samakai. Baik pengaturan dan penataan kursi, pemasangan spanduk maupun sound system dan sebagainya.
H Muhtadi Hairi ikut memantau pemantapan persiapan dilakukan panitian yang dikomandani Ketua MKKS SMA yang juga Kepala SMAN 2 Dompu Bambang Hermanto, S.Pd M.MBA diperkuat Kepala SMK Ar-Rizky Mukhlis, S.Pd, Kepala SMK Yapik Ida Faridah, S.Pd, dan sejumlah personel lainnya. (won)