Plt Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima Syahrial Nuryadin, S.IP, MM. (foto ist/lakeynews.com)

KOTA BIMA, Lakeynews.com – Masa tanggap darurat penanganan korban banjir bandang Kota Bima diperpanjang menjadi 14 hari, hingga 9 Januari 2017. Sedianya diperpanjang selama tujuh hari.

Penetapan perpanjangan masa tanggap darurat tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Bima Nomor 3 Tahun 2017 Tanggal 5 Januari 2017. Keputusan ini diambil setelah arahan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei kepada Walikota Bima dan tim gabungan penanganan banjir Kota Bima.

“Penetapan keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi bersama tim gabungan yang dipimpin Kepala BNPB di ruang rapat Walikota pada Kamis (5/1) malam, sekitar pukul 20.00 Wita,” kata Plt Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima Syahrial Nuryaddin, S.IP, MM.

Pertimbangan utama perpanjangan masa tanggap darurat, jelas lelaki yang akrab disapa Ryan dalam rilisnya kepada wartawan itu, faktor cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan di wilayah Bima dan sekitarnya masih tinggi hingga pertengahan Maret mendatang.

“Perpanjangan masa tanggap darurat akan memudahkan Pemerintah Kota Bima mengakses bantuan yang dibutuhkan untuk pengurangan risiko bencana,” kata Kepala BNPB Willem Rampangilei.

Ia menjelaskan, hal yang paling mendesak dilaksanakan selama perpanjangan masa tanggap darurat ini, perbaikan sistem drainase dan pembersihan sungai. Saat ini, saluran drainase di Kota Bima sebagian besar tidak berfungsi karena dipenuhi lumpur.

Bukan itu saja, aliran air di sungai juga masih terhambat sampah bawaan banjir. “Dalam kondisi cuaca seperti sekarang, kondisi ini riskan dan rentan kembali terjadinya banjir,” katanya.

Kepala BNPB mengarahkan agar perpanjangan masa tanggap darurat selama 14 hari. Selain mencakup penuntasan pembersihan, penanganan pengungsi dan pelayanan kesehatan, juga harus mencakup tahap persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Yang juga perlu mendapatkan perhatian serius adalah relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai untuk persiapan program normalisasi sungai,” katanya. (zar)