Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu H Ichtiar Yusuf (berkacamata), menanti giliran untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana block grand SMPN 3 Satap Hu’u di Pengadilan Tipikor Mataram-NTB, Kamis (1/12). (foto istimewa/lakeynews.com)
Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu H Ichtiar Yusuf (berkacamata), menanti giliran untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana block grand SMPN 3 Satap Hu’u di Pengadilan Tipikor Mataram-NTB, Kamis (1/12). (foto istimewa/lakeynews.com)

Kadis Dikpora Dompu: Laksanakan Sesuai Aturan dan Peruntukannya
DOMPU, Lakeynews.com – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu H Ichtiar Yusuf (HI) mewanti-wanti secara khusus para kepala sekolah (Kasek) di daerahnya yang sudah, sedang dan akan mengelola dana bantuan apapun dari negara atau daerah. Dia tidak ingin dana-dana bantuan yang mengalir ke suatu sekolah dikorup.
“Saya ingatkan kepada semua kepala sekolah yang menerima dan mengelola dana bantuan, baik yang bersumber dari pusat maupun daerah agar dalam dalam pelaksanaannya harus sesuai aturan, ketentuan dan peruntukannya. Karena, yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana itu adalah kepala sekolah sendiri, bukan orang lain,” tegas HI pada Lakeynews.com via ponselnya, Jumat (2/12) malam.
Dana bantuan untuk pembangunan, pengembangan atau rehabilitasi sekolah misalnya. Pihak luar, tegas HI, sama sekali tidak bertanggungjawab. Dia menyebut, termasuk komite sekolah, hanya mengawasi dari luar, tidak ikut di dalam. “Kepala sekolah jangan mau didikte oleh komite atau siapapun dan pihak manapun dalam pelaksanaan serta mengelola dana bantuan itu,” imbuh pria kekar yang dikenal dekat berbagai pihak itu.
Pernyataan dan peringatan tegas itu dilontarkan lelaki yang di dunia maya dikenal dengan nama Ince New Eraa itu, menyusul adanya kasus dugaan korupsi Dana Block Grand (dana bantuan langsung) 2009 di SMPN 3 Satu Atap (Satap) Hu’u, Kabupaten Dompu yang tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Mataram-NTB.
Diketahui, dalam kasus pembangunan tiga Ruangan Kelas Baru dan Perpustakaan, menyeret dua terdakwa, Ilyas Karim dan Bambang Irawan.
H Ichtiar tidak ingin ada lagi kepala sekolah yang berurusan dengan hukum karena kasus dana bantuan. “Saya berharap, kasus dugaan korupsi Dana Block Grand 2009 di SMPN 3 Satu Atap (Satap) Hu’u, jadikan yang pertama sekaligus yang terakhir. Jangan ada lagi lah, kepala sekolah di Dompu ini yang mengalami hal serupa,” tandasnya lagi.
Resepnya, sambung HI, para Kasek penerima dana bantuan harus tetap melaksanakan sesuai peruntukannya. HI tidak ingin dana-dana bantuan tersebut dikorupsi. “Harus dilaksanakan dengan baik. Pastikan pekerjaan pembangunan itu sesuai bestek dan spek, Juklak dan Juknis-nya,” tegas mantan kepala Dishubkominfo Dompu itu.
“Kalau pekerjaan sudah selesai, biasa jika seandainya ada sedikit kelebihan. Nah, jika ada kelebihan dana, bila memungkinkan silahkan kembangkan untuk pembangunan apa di sekolah itu,” tambah HI yang namanya digadang-gadang sebagai calon pemimpin masa depan Dompu tersebut.

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu H Ichtiar Yusuf, duduk di tangga menuju lantai dua Pengadilan Tipikor Mataram-NTB, Kamis (1/12). (foto istimewa/lakeynews.com)
Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu H Ichtiar Yusuf, duduk di tangga menuju lantai dua Pengadilan Tipikor Mataram-NTB, Kamis (1/12). (foto istimewa/lakeynews.com)

Satu lagi yang ditegaskan HI, pekerjaan suatu proyek yang sedang dalam proses, tidak boleh diperiksa oleh siapapun. Tunggu selesai pekerjaan dan diserahterimakan, baru boleh diperiksa. “Kalau sudah serah terima, silahkan diperiksa. Itupun sesuai rekomendasi BPK, BKPK, jika ada temuan. Kalau tidak ada temuan, apanya yang mau diperiksa,” tegasnya.
HI kembali mengungkapkan alasan dirinya tidak menginginkan kasus yang menimpa SMPN 3 Satap Hu’u dialami kepala sekolah lain. Selain karena akan berurusan dengan hukum dan merusak nama baik diri, lembaga pendidikan dan keluarga, juga merepotkan banyak pihak (orang).
HI sendiri harus meninggalkan tugas sebagai kepala Dinas Dikpora karena harus memberikan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Tipikor Mataram, Kamis (1/12). “Kasus SMPN 3 Satap Hu’u ini merepotkan banyak orang. Termasuk saya. Terpaksa harus meninggalkan tugas-tugas saya,” keluhnya.
Dana-dana bantuan yang disoroti HI tersebut, bukan hanya menyangkut dana untuk proyek pembangunan fisik sekolah. Pengelolaan Dana Bantuan Sekolah (BOS), ditegaskannya, jangan sampai meleset dari aturan dan peruntukannya.
“Pengelolaan dana BOS harus-harus sesuai ketentuan. Jangan sampai dilakukan di luar peruntukan dan ketentuannya. Siapapun yang memberikan petunjuk yang salah, jangan diikuti. Sebab, akibatnya akan ditanggung oleh kepala sekolah bersangkutan,” pesan HI. (won)