Sejumlah mahasiswa menghadiri Dialog Keagamaan yang digelar Lembaga Study Konflik dan Advokasi (LSKA) NTB di aula PKK Kabupaten Dompu. (foto faruk/lakeynews.com)
Sejumlah mahasiswa menghadiri Dialog Keagamaan yang digelar Lembaga Study Konflik dan Advokasi (LSKA) NTB di aula PKK Kabupaten Dompu. (foto faruk/lakeynews.com)

Menuju Indonesia Kuat dan Berbhinneka Berlatar Belakang Issue SARA melalui Dialog Keagamaan LSKA

DOMPU, Lakeynews.com – Ditengah viralnya kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang memunculkan aksi dan kecaman dari berbagai elemen Ormas Islam, ternyata menimbulkan persepsi tentang hilangnya nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Tidak hanya itu, kasus Ahok ini membuat rasa toleransi, hargai perbedaan, utuhnya rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia menjadi minim. Sehingga cita-cita untuk menuju Indonesia kuat terganggu.

Dengan keadaan ini, Lembaga Study Konflik dan Advokasi (LSKA) NTB menggelar Dialog Keagamaan untuk menuju Indonesia Kuat dan Berbhinneka. Temanya, “Upaya Menangkal Ancaman Disintegrasi Bangsa Berlatar Belakang Issue SARA dan Radikalisme”.

Kegiatan yang digelar di aula PKK Kabupaten, Selasa (22/11) pagi itu, dihadiri Staf Ahli Bupati Dompu Bidang Pemerintahan Drs H. Tajuddin HIR, Ketua FKUB Kabupaten Dompu Drs Dahlan, Unit Intelkam Polres Dompu, Kabid Wasbang Bakesbang Poldagri Simbolon, M.Si dan Akademisi M. Ilyas Yasin M.Pd. Hadir juga puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII, GMNI, HMI dan FKMM Dompu.

“Kita sebagai warga negara, hendaknya bisa menghargai perbedaan dan menjaga persatuan dan kesatuan. Karena, itu nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Namun sayangnya, akhir-akhir ini, warga negara Indonesia telah menipis rasa toleransi terhadap umat beragama,” ungkap Ketua Panitia Faruk, S.Pd, saat memberikan sambutan.

Dikatakannya, digelarnya kegiatan tersebut, tidak terlepas dari Kasus Ahok yang saat ini tengah viral. Menurut dia, Kasus ini telah membuat warga negara menjadi terpecah belah karena saling mengklaim.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Dompu Bidang Pemerintahan Drs. H. Tajuddin HIR, mengatakan, negara ini bukanlah milik kelompok tertentu, melainkan milik semua warga negara Indonesia. “Indonesia adalah negara yang majemuk dengan enam agama yang diakui, beratus-ratus suku dan etnis,” ujarnya.

Tajuddin yang juga didaulat membuka acara tersebut, mengajak seluruh masyarakat Indonesia terutama di Kabupaten Dompu untuk sama-sama menjaga rasa persatuan dan kesatuan, saling damai dan menghargai keyakinan agama masing-masing. “Kita tolak segala bentuk paham radikalisme, terorisme dan anti Pancasila. Mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa ber-Bhinneka Tunggal Ika. (far)