Langgar Etik, Setubuhi Tahanan, Mantan Kapolsek Dompu Dipecat

MATARAM – Majelis Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP)Polda NTB menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan kepada mantan Kapolsek Dompu Resor Dompu IPDA Sarbani.

Sarbini oleh sidang etik dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum dan etika. Menyetubuhi tahanan berinisial DR di Mapolsek, minum-minuman keras di lingkungan kantor, dan merencanakan pengguguran bayi.

Namun, atas putusan tersebut Sarbani menyatakan banding.

Sidang etik dipimpin Bidpropam Polda ini berlangsung pada Senin, 9 November 2026, mulai pukul 14.00 hingga 22.00 Wita di Ruang Sidang Bidpropam Polda NTB. Sidang etik menghadirkan 10 saksi untuk menguak secara tuntas rangkaian peristiwa pelanggaran yang terjadi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid, membenarkan hasil putusan sidang KKEP tersebut.

Ia menegaskan, institusi kepolisian tidak akan pernah berkompromi atau melindungi personel yang mencoreng nama baik Korps Bhayangkara serta menciderai rasa keadilan di masyarakat. “Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota,” ujarnya.

Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan IPDA Sarbani, lanjutnya, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, objektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri.

Kronologis Singkat dan Tindakan

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pemeriksaan mendalam, terduga pelanggar terbukti melakukan serangkaian tindakan tercela yang melanggar norma hukum dan etika profesi kepolisian.

Peristiwa tersebut bermula dari dugaan persetubuhan yang terjadi pada 28 Juli 2026. Kemudian berlanjut pada Agustus dengan aktivitas mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Kota Dompu, dan tindakan hubungan badan di luar nikah.

Lebih memprihatinkan lagi, tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Selain itu, terungkap pula adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan terhadap tahanan wanita tersebut.

“Atas serangkaian perbuatan tersebut, majelis sidang KKEP menyatakan bahwa perbuatan IPDA Sarbani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum dan etika,” papar Kholid.

Yang bersangkutan dilakukan penempatan pada Tempat Khusus (Patsus) selama 30 (tiga puluh) hari, PTDH sebagai anggota Polri.

IPDA Sarbani disangkakan dan terbukti dilanggar meliputi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3, Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (2) huruf d, serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Atas putusan tersebut terduga IPDA Sarbani menyatakan banding,” ujar Kholid.

Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan bahwa keputusan PTDH ini merupakan bentuk komitmen nyata pimpinan Polda NTB dalam memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB agar senantiasa memegang teguh pedoman hidup Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya. (A2)