Oleh: Dr. Sugerman *)
KETIKA foto lebih cepat berbicara daripada kebijakan, dan penampilan lebih mudah diingat daripada kinerja. Dalam politik modern, kamera tidak lagi sekadar merekam peristiwa, tetapi telah menjadi bagian dari praktik politik itu sendiri.
Foto kunjungan pejabat ke pasar, pertemuan dengan masyarakat kecil, kegiatan bersama petani, peninjauan pembangunan, atau penyerahan bantuan sosial bukan sekadar dokumentasi aktivitas. Foto-foto tersebut dapat menjadi instrumen komunikasi politik untuk membentuk persepsi, membangun identitas, dan mengonstruksi citra seorang pemimpin di hadapan publik.
Fenomena ini semakin menarik dalam politik nasional Indonesia. Di tengah perkembangan media sosial, masyarakat setiap hari disuguhi berbagai tampilan visual para pejabat dan politisi. Ada yang memperlihatkan kedekatan dengan rakyat, ada yang menampilkan kesederhanaan, ada yang menonjolkan kewibawaan, dan ada pula yang mengonstruksi sosok pemimpin sebagai figur pekerja keras yang selalu hadir di tengah persoalan masyarakat.
Pertanyaannya, apakah foto-foto tersebut benar-benar merepresentasikan realitas kepemimpinan, atau justru menjadi bagian dari produksi citra politik? Di sinilah imagologi dan pencitraan politik menemukan relevansinya.
Foto Politisi, Antara Dokumentasi dan Konstruksi Realitas
Foto politisi memiliki kekuatan yang tidak selalu dimiliki oleh bahasa verbal. Sebuah gambar dapat menyampaikan pesan dalam waktu singkat, membangun kesan emosional, dan menciptakan persepsi tertentu tanpa harus melalui penjelasan panjang.
Ketika seorang pejabat difoto sedang duduk bersama pedagang kecil, gambar tersebut dapat membangun representasi pemimpin yang merakyat. Ketika seorang politisi tampil bersama masyarakat di daerah terpencil, muncul konstruksi tentang kepedulian dan kedekatan sosial. Ketika seorang pemimpin mengenakan pakaian sederhana saat mengunjungi lokasi bencana, muncul kemungkinan terbentuknya citra kesederhanaan dan empati.
Ketika foto mantan Presiden RI, Jokowi, sedang membereskan dokumen di ruangan persidangan, menciptakan pro dan kontra dari masyarakat. Namun, foto tidak pernah sepenuhnya netral. Ada sudut pengambilan gambar, pemilihan latar, ekspresi wajah, komposisi, waktu publikasi, serta narasi yang menyertainya. Semua itu dapat memengaruhi makna yang diterima masyarakat.
Dengan demikian, foto politisi bukan hanya persoalan apa yang terlihat, tetapi juga apa yang ingin diperlihatkan dan apa yang mungkin tidak diperlihatkan.
Dalam perspektif semiotika Barthes, foto dapat dibaca melalui makna denotatif, konotatif, dan mitologis. Seseorang yang sedang berjabat tangan dengan masyarakat, misalnya, secara denotatif menunjukkan aktivitas berjabat tangan. Secara konotatif, tindakan itu dapat dimaknai sebagai kedekatan, persahabatan, dan kepedulian.
Pada tingkat mitologis, gambar tersebut dapat membentuk narasi tentang pemimpin yang dekat dengan rakyat. Masalahnya, representasi tidak selalu identik dengan kenyataan.
Panggung Politik dan Produksi Citra Pemimpin
Dalam konteks politik nasional, fenomena tersebut dapat diamati melalui publikasi foto kegiatan Presiden, Wakil Presiden, menteri, dan pejabat negara. Misalnya, dokumentasi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke pemukiman warga di kawasan Senen pada 26 Maret 2026 yang menampilkan interaksi langsung dengan masyarakat. Narasi resmi yang menyertai foto tersebut menekankan kehadiran negara, kedekatan pemimpin, serta harapan masyarakat.
Contoh lain, dokumentasi kegiatan pejabat yang berinteraksi dengan masyarakat, termasuk kegiatan berbagi bantuan kepada pengemudi ojek daring.
Fenomena ini bahkan memunculkan perdebatan tentang apakah kedekatan pejabat dengan masyarakat merupakan bentuk pelayanan publik atau pencitraan politik.
Seorang analis komunikasi politik, sebagaimana diberitakan ANTARA.News pada 18 Maret 2026, menyatakan bahwa kedekatan dengan rakyat tidak perlu dipersoalkan sebagai pencitraan apabila kegiatan tersebut memang bermanfaat bagi masyarakat.
Di sinilah persoalan pentingnya. Kita tidak seharusnya langsung menuduh setiap foto pejabat sebagai pencitraan, tetapi juga tidak seharusnya menerima setiap foto sebagai bukti keberhasilan kepemimpinan.
Foto pejabat yang mengunjungi masyarakat miskin misalnya, memang dapat memperlihatkan kepedulian. Akan tetapi, publik tetap perlu mempertanyakan apakah kunjungan tersebut diikuti dengan kebijakan yang menyelesaikan persoalan kemiskinan. Foto pejabat yang mengunjungi lokasi bencana dapat memperlihatkan solidaritas, tetapi ukuran keberhasilannya tetap terletak pada kecepatan evakuasi, ketersediaan bantuan, pemulihan kehidupan masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah.
Bahkan, persoalan penggunaan bencana sebagai panggung pencitraan pernah menjadi perhatian dalam pemberitaan mengenai imbauan Presiden agar pejabat tidak menjadikan bencana sebagai ajang wisata atau dokumentasi politik semata. Dengan kata lain, jangan sampai penderitaan rakyat menjadi latar belakang yang memperindah foto seorang pejabat.
Politik Visual dan Manipulasi Persepsi
Dalam perspektif imagologi, foto politik bekerja melalui proses seleksi realitas. Tidak semua peristiwa ditampilkan, tidak semua ekspresi diperlihatkan, dan tidak semua persoalan memperoleh ruang dalam dokumentasi. Kamera dapat menampilkan seorang pemimpin sedang tersenyum bersama masyarakat, tetapi tidak selalu memperlihatkan masyarakat yang belum memperoleh pelayanan memadai.
Kamera juga dapat merekam penyerahan bantuan, tetapi tidak selalu menggambarkan bagaimana keberlanjutan bantuan tersebut. Kamera dapat memperlihatkan peresmian pembangunan, tetapi tidak otomatis menjelaskan kualitas dan manfaat pembangunan setelah diresmikan.
Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai politik penampilan (politics of appearance), yaitu kecenderungan ketika aktivitas politik memperoleh nilai komunikasi yang besar karena tampil secara visual, sementara substansi kebijakan dan hasil kerja justru kurang memperoleh perhatian.
Dalam situasi seperti ini, popularitas visual berpotensi menggeser perhatian publik dari evaluasi kebijakan menuju evaluasi penampilan. Politisi kemudian tidak hanya dituntut bekerja, tetapi juga memperlihatkan bahwa dirinya sedang bekerja. Tidak hanya dituntut hadir, tetapi juga harus terlihat hadir. Tidak hanya dituntut peduli, tetapi juga harus memiliki dokumentasi yang menunjukkan kepedulian. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa politik kontemporer semakin berkaitan dengan produksi dan distribusi citra.
Bahasa, Foto, dan Legitimasi Kekuasaan
Jika dibaca melalui Analisis Wacana Kritis Fairclough, pencitraan politik bukan hanya persoalan komunikasi visual, melainkan praktik sosial yang berkaitan dengan ideologi dan kekuasaan. Foto tidak berdiri sendiri. Ia biasanya disertai keterangan, slogan, narasi, dan pilihan kata yang mengarahkan pemaknaan publik. Misalnya, sebuah foto kunjungan pejabat dapat diberi keterangan “Pemimpin hadir untuk rakyat”, “Mendengar langsung aspirasi masyarakat”, “Bekerja tanpa mengenal lelah”, “Negara hadir di tengah kesulitan rakyat”, “Jokowi bersahaja”, dan sebagainya.
Pilihan-pilihan bahasa tersebut bukan sekadar informasi. Bahasa membangun identitas tertentu tentang aktor politik. Melalui pengulangan narasi, seorang pejabat dapat terus direpresentasikan sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, pekerja keras, peduli, dan responsif.
Dalam konteks ini, pencitraan dapat menjadi sarana legitimasi kekuasaan. Masyarakat tidak hanya menerima informasi tentang kegiatan pejabat, tetapi juga diarahkan untuk memahami kegiatan tersebut melalui kerangka makna yang telah dibangun. Namun, legitimasi yang dibangun melalui representasi visual tetap harus diuji dengan realitas sosial.
Ketika Citra Mengalahkan Kinerja
Persoalan yang perlu dikritisi bukanlah keberadaan foto atau dokumentasi kegiatan pejabat. Dokumentasi merupakan bagian yang wajar dari transparansi dan komunikasi pemerintahan. Masyarakat berhak mengetahui aktivitas pemimpin dan penggunaan kewenangan publik.
Persoalan muncul ketika pencitraan menjadi lebih dominan daripada substansi pelayanan. Kita dapat membayangkan suatu keadaan ketika masyarakat lebih sering melihat foto pejabat membagikan bantuan daripada memperoleh informasi mengenai kebijakan pengentasan kemiskinan. Masyarakat lebih sering melihat dokumentasi peresmian jalan daripada mendapatkan laporan tentang kualitas jalan tersebut. Masyarakat lebih sering menyaksikan kunjungan pejabat daripada mengetahui tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan.
Apabila situasi demikian berkembang, politik berpotensi berubah menjadi kompetisi penampilan. Keberhasilan tidak lagi terutama diukur melalui perubahan kondisi masyarakat, tetapi melalui seberapa sering seorang pemimpin muncul di ruang publik dan seberapa luas dokumentasi kegiatannya tersebar. Padahal, kepemimpinan tidak seharusnya diukur dari jumlah foto yang dipublikasikan, melainkan dari kualitas kebijakan, keberpihakan kepada kepentingan publik, konsistensi tindakan, dan dampak nyata bagi masyarakat.
Masyarakat Jangan Terjebak dalam Politik Fotografi
Dalam era media sosial, masyarakat perlu mengembangkan literasi visual dan literasi politik. Tidak setiap foto yang memperlihatkan kedekatan seorang pejabat dengan rakyat harus dimaknai sebagai keberhasilan kepemimpinan.
Demikian pula, tidak setiap aktivitas yang dipublikasikan pejabat harus dianggap sebagai manipulasi citra. Publik perlu membangun sikap kritis dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, seperti: Apakah aktivitas yang ditampilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat? Apakah terdapat tindak lanjut setelah kegiatan tersebut dipublikasikan? Apakah narasi yang dibangun sesuai dengan kenyataan di lapangan? Apakah kebijakan pemerintah sejalan dengan citra yang ditampilkan? Dan, siapa yang memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut; masyarakat atau popularitas aktor politik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen gambar, tetapi juga menjadi pembaca kritis terhadap pesan politik yang tersembunyi di baliknya.
Rakyat Butuh Hasil Kerja Nyata
Pada akhirnya, imagologi dan pencitraan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika politik modern. Setiap politisi memiliki kepentingan untuk membangun identitas dan memperoleh pengakuan publik.
Penggunaan foto, simbol, narasi, dan media sosial merupakan bagian dari strategi komunikasi politik yang sah sepanjang tidak menyesatkan masyarakat. Namun, ada batas etis yang harus dijaga. Politik tidak boleh berhenti pada produksi gambar.
Kekuasaan tidak boleh hanya sibuk mengelola kesan, sementara persoalan masyarakat menunggu penyelesaian. Seorang pemimpin boleh saja berfoto bersama petani, nelayan, pedagang kecil, mahasiswa, dan masyarakat miskin. Akan tetapi, keberpihakan kepada kelompok-kelompok tersebut tidak cukup dibuktikan melalui sebuah foto. Keberpihakan harus terlihat dalam kebijakan, anggaran, pelayanan, dan perubahan kehidupan mereka.
Sebab, rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar terlihat bekerja, tetapi pemimpin yang hasil kerjanya benar-benar dapat dirasakan. Jangan sampai politik hanya menjadi panggung fotografi, tempat kekuasaan dipertontonkan melalui senyuman, jabat tangan, dan pose kebersamaan, sementara realitas sosial justru berada di luar bingkai kamera.
Dengan demikian, sejarah tidak akan mengingat seorang pemimpin hanya karena banyaknya foto yang pernah dipublikasikan, tetapi karena keputusan, kebijakan, dan warisan nyata yang ditinggalkannya bagi masyarakat. (*)
*) Penulis adalah Dosen STKIP Yapis Dompu. Juga Pemerhati Wacana Politik, Wacana Pendidikan, dan Wacana Budaya.