Meski nihil anggaran dari lembaga dan belum tentu ujian dilaksanakan mulai Senin (6/4/2026), panitia USBK SMKN 1 Hu’u tetap memberikan pembekalan pada siswa/peserta ujian. (tim/lakeynews)

 

Dana Sekolah Nihil, Kemana BOS? Gubernur Diminta Evaluasi

 

LAPORAN: Tim Lakeynews, Dompu

 

SMKN 1 Hu’u Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), belum benar-benar terbebas dari persoalan dan pemimpin yang diduga bermasalah.

Setelah tiga tahun lalu didemo komite dan wali murid hingga berujung pada pencopotan Rosyidah dari jabatan kepala sekolah (Kasek), kini dibawa kepemimpinan Ikraman, sekolah itu muncul lagi masalah yang tak kalah seriusnya. Apa itu?

Satuan pendidikan itu terancam tidak bisa melaksanakan Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK) yang dijadwalkan enam hari. Mulai Senin hingga Sabtu (6-11/4/2026).

Penyebabnya, menurut informasi dari beberapa anggota panitia dan guru, antara lain dan paling krusial, belum digantinya Hardisk (Hard Disk Drive/HDD) Tab –perangkat yang akan dipakai untuk ujian siswa— ke SSD (Solid State Drive).

“Server kami masih menggunakan Hardisk. Seharusnya sudah diganti ke SSD. Kalau Hardisk, sering gangguan saat pelaksanaan ujian,” kata salah seorang panitia pada Lakeynews, Minggu (5/4/2026) petang.

Di server (SSD) itu ada aplikasi yang mengatur semua tentang pelaksanaan USBK. “Karena Tab belum di-upgrade, kami tidak yakin USBK besok dapat dilaksanakan sesuai rencana dan harapan,” sambung sumber itu dibenarkan beberapa guru.

Panitia-guru mengaku sudah mengingatkan pihak sekolah tentang pentingnya upgrade SSD ini. Faktanya, sampai sehari sebelum USBK, belum juga di-upgrade.

Bukan itu saja. Kartu ujian peserta untuk dua dari tiga Program Keahlian; Kuliner dan Perhotelan, belum dicetak. Sedangkan untuk tiga Program Keahlian lain sudah dicetak. Yakni Usaha Layanan Wisata, Teknik Pengelasan, dan Agribisnis Tanaman.

Itu baru dua persoalan yang dihadapi panitia menjelang pelaksanaan USBK. Masalah dan kebutuhan lain masih banyak lagi (diuraikan pada bagian bawah berita ini, red).

Biang kerok masalah-masalah tersebut, nihilnya anggaran dari lembaga SMKN 1 Hu’u. Sedangkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama persiapan, panitia terpaksa pontang-panting cari pinjaman.

“Bahkan, kadang kami pakai uang pribadi, kalau pinjaman belum dapat atau jika uang pinjaman sudah habis,” bebernya.

Anggaran untuk ujian akhir sekolah yang dibutuhkan panitia lumayan besar. Namun, yang di-ACC (disetujui) oleh Kasek pada bulan Maret 2026 hanya Rp. 10,5 juta. “Itupun tidak termasuk untuk upgrade SSD itu,” cetus panitia.

Hingga, Minggu petang tadi, satu rupiahpun dana yang disetujui tersebut belum diterima panitia USBK. “Sampai sekarang (Minggu petang sekitar pukul 17.55 Wita, red), belum ada sama sekali dari kepala sekolah maupun bendahara sekolah,” bebernya.

 

Beberapa Kebutuhan yang Harus Dipenuhi

Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi oleh anggaran dari sekolah?

Pihak panitia dan guru menjelaskan, anggaran USBK seharusnya dialokasikan untuk beberapa kebutuhan. Antara lain, biaya pulsa server selama persiapan dan pelaksanaan, ATK administrasi USBK.

Kemudian, konsumsi tim selama kegiatan gladi, simulasi, dan pelaksanaan. Honor proktor, teknisi, dan pengawas ujian, serta kebutuhan pengolahan nilai, pencetakan ijazah, dan transkrip nilai, dan lainnya.

USBK hari pertama dimulai pukul 08.00 Wita. Bagaimana kesiapan hingga 14 jam menjelang pelaksanaan ujian? Bagaimana pula panitia ujian menyiasati kebutuhan anggaran?

“Kesiapan pelaksanaan ujian saat ini belum maksimal,” jawab salah seorang panitia inti.

Spanduk kegiatan belum dipesan sama sekali. Server masih mengalami kendala, kartu ujian siswa masih ada yang belum dicetak karena masalah tersebut. Selain itu, pulsa server untuk pelaksanaan ujian selama enam hari juga belum tersedia.

“Selama proses persiapan, Tim USBK mengonsumsi (terbantu) makanan dari MBG, juga membeli secara mandiri. Untuk kebutuhan air minum, juga masing-masing membeli sendiri,” ceritanya memilukan.

Pulsa server untuk persiapan ujian diperoleh dengan cara berutang. Begitu juga dengan ATK dan kebutuhan lain, seperti colokan listrik. “Hampir seluruh kebutuhan USBK ini dipenuhi dengan cara berutang,” bongkarnya.

Adapun hal yang tidak dapat mereka penuhi (seperti yang disampaikan di atas), pengadaan atau upgrade server menggunakan SSD. Hal ini telah disampaikan kepada pimpinan dan bendahara jauh hari sebelum pelaksanaan USBK.

“Tapi, hingga hari Minggu (petang) ini dan menjelang pelaksanaan ujian hari Senin besok, kami belum menerima anggaran,” keluhnya.

Sekali lagi, dengan kondisi nihil anggaran dari sekolah dan SSD belum di-upgrade seperti ini, apakah USBK tetap akan bisa dilaksanakan?

“Pelaksanaan ujian masih dalam kondisi sangat tidak pasti. Terus terang, persiapan kami belum mencapai kondisi optimal. Tapi kita lihat saja besok. Jika ada kesempatan, kami undang Om Wartawan ke sini,” pintanya.

Papan nama SMKN 1 Hu’u, Kabupaten Dompu yang berkedudukan di Jalan Lintas Lakey, sudah lama memudar. (tim/lakeynews)

Dana BOS Lenyap di Dua Minggu Awal Pencairan?

Diketahui, ujian akhir sekolah melalui USBK sudah terjadwal secara nasional dan provinsi. USBK merupakan hak siswa. Disamping itu, program ini tidak bersifat mendadak tapi program rutin dan wajib sekolah, sebagai bentuk evaluasi akhir bagi siswa kelas XII.

“Sejak seminggu yang lalu, informasi dari bendahara sekolah, dana untuk USBK akan diserahkan hari Kamis, 2 April lalu. Namun hingga Sabtu, 4 April, tidak ada kejelasan terkait anggaran yang bersumber dari Dana BOS untuk ujian,” tandasnya.

Pada Sabtu sekitar pukul 13.30 Wita, kepada panitia, Kasek beralasan bahwa uang tidak kunjung diserahkan (ke panitia) karena rekeningnya terblokir. Kasek mengusahakan uang di tempat lain.

“Pertanyaan kami, apa hubungannya dana BOS dengan rekening pribadi kepala sekolah? Ke mana Dana BOS yang cair sekitar tanggal 27-28 Januari 2026? Apakah uang BOS itu sudah dialihkan semua dari rekening sekolah ke rekening pribadi kepala sekolah,” tanya salah seorang guru kritis.

Kedua alasan itu, menurut mereka, dianggap tidak ada yang masuk akal. Sebab, setelah dana BOS cair, baru satu program yang dilaksanakan. Selebihnya belum ada program dan kegiatan yang signifikan dilakukan.

Satu program dimaksud, Uji Kompetensi Keahlian (UKK). Pemberian anggaran untuk itupun bertele-tele, seperti drama. Dilakukan dalam tiga tahap; menjelang kegiatan, setelah selesai kegiatan, dan setelah selesai laporan dibuat.

Pemberian dana yang setelah selesai kegiatan, dan setelah selesai laporan dibuat melalui drama. Setelah panitia mengadu ke Kabid SMK Dinas Dikpora Provinsi NTB Supriadi pada Februari lalu.

“Kami bukan mengeluh tapi muak. Sudah tiga tahun Ikraman memimpin SMKN 1 Hu’u, polanya selalu sama. Dana BOS selalu habis, lenyap di dua minggu awal setelah cair,” tegasnya.

“Dana BOS habis bukan karena digunakan untuk program, kegiatan, atau pemeliharaan sekolah, tapi lenyap entah kemana. Bukan hanya sekali ini tapi sudah sering,” sambungnya.

 

Sering Dilapor ke Dinas, tak Membuahkan Hasil

Sumber itu juga mengaku, guru SMKN 1 Hu’u sering melapor ke pihak Dinas Dikbud NTB (sekarang; Dinas Dikpora, red). Bahkan sudah tiga tahun terakhir selalu melapor ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud Dompu (sekarang; KCD Dikpora Wilayah V NTB/Dompu, red) maupun Kabid GTK Dinas Dikbud NTB. Hasilnya, tidak ada perubahan.

“Pola yang dikembangkan kepala sekolah kami, tetap dan selalu begini. Akhirnya kami mulai bosan dengan pola yang merugikan sekolah ini,” keluhnya.

“Terus terang, bukan kami panitia tidak bisa meminjam uang di luar untuk program sekolah, tapi dana BOS yang ada ini dikemanakan?” sambungnya bertanya.

Guru-guru maupun panitia USBK SMKN 1 Hu’u menegaskan, bukan tidak memiliki kemampuan untuk membantu secara finansial. Namun, kondisi ini justru berpotensi membuka ruang bagi pihak lain untuk menggunakan anggaran sekolah di luar kebutuhan yang seharusnya. Misalnya, untuk kebutuhan pribadi.

Selama ini, mereka selalu berinisiatif menalangi kebutuhan diawal kegiatan agar program tetap berjalan dengan baik. Tetapi kondisi saat ini membuat mereka merasa lelah, jenuh, dan tidak dihargai. “Niat membantu justru sering disalahartikan dan dimanfaatkan secara berlebihan,” tegasnya.

 

Perlu Evaluasi Menyeluruh Pengelolaan BOS dan Kepala Sekolah

Terkait masalah ini, apa saja yang diharapkan guru-uru dan panitia USBK SMKN 1 Hu’u?

Sebrlum menjawab pertanyaan itu, panitia USBK menegaskan, mereka tidak memiliki niat untuk menjatuhkan atau menjelekkan siapapun. “Kanya hanya ingin agar sekolah ini, tempat kami mencari nafkah dan mengabdi, dapat kami jaga dan rawat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

“Kami ingin melihat sekolah ini berkembang, memiliki fasilitas yang layak, serta mampu memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal bagi peserta didik. Ketika ada program seperti USBK, semua kebutuhannya terpenuhi,” tambahnya.

Karena itu, menanggapi pertanyaan media ini, mereka sangat berharap adanya perhatian serius dari pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana BOS di SMKN 1 Hu’u.

Mereka juga berharap besar adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan dan kepemimpinan, sehingga dana BOS benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan; meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah.

Hingga kini, masih banyak kebutuhan dasar sekolah yang justru terabaikan. Ketersediaan kertas yang sering habis, printer yang rusak, lampu depan sekolah yang tidak berfungsi, rumput halaman tidak terawat, hingga fasilitas WC siswa yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.

“Ada beberapa memang pada akhirnya diperbaiki. Seperti lampu. Tapi itu setelah guru-guru ribut dulu,” sebutnya.

Melalui kesempatan ini, mereka memohon pada Gubernur NTB Dr. H.L. Muhamad Iqbal kiranya mempertimbangkan penempatan kepala sekolah yang memiliki komitmen, tanggung jawab, serta kecintaan terhadap kemajuan sekolah.

“Bukan mereka yang sekadar menjalankan tugas tanpa hasil yang nyata. Kami yakin sekali, sekolah kami memiliki potensi besar untuk berkembang dan maju,” ulasnya.

 

WA Kasek Masih Tercentang Satu, Ketua Panitia-Wakasek Membenarkan

Kepala SMKN 1 Hu’u Ikraman yang dikonfirmasi Lakeynews melalui pesan WhatsApp (WA)-nya ke nomor +62 852-2339-2xxx, belum diperoleh tanggapannya.

Beberapa pertanyaan pembuka (terkait persoalan di atas) yang diajukan, dan terkirim sekitar pukul 20.39 Wita, tampak masih tercentang hitam satu. Hingga Senin (6/4/2026) pukul 02.57 Wita (dini hari), pesan tersebut masih terlihat centang satu.

Apakah Ikraman sudah berganti nomor? Belum diperoleh informasi pasti. Tetapi di samping foto profil WA-nya (baju hitam lipat setengah pergelangan tangan), tampak informasi; “terakhir dilihat 28/03/26 (pukul) 12.15.”

Sementara itu, Ketua Panitia USBK yang juga Wakasek Bidang Kurikulum Lili Asmawati, ketika diajukan pertanyaan yang sama dengan Ikraman tak kuasa membantah informasi tersebut.

“Memang sampai sekarang, menjelang Magrib ini, kami belum menerima dana kegiatan USBK dari sekolah,” kata Lili pada media ini, Minggu petang.

Sayangnya, Lili menolak berbicara panjang lebar terkait hal itu. Menurutnya, yang berhak menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sang Kasek, Ikraman. (*)