Oleh: Sugerman *)
SETIAP kali kasus perselingkuhan muncul di media sosial, pola yang sama selalu terulang: yang diviralkan adalah perempuan. Entah dia dituduh sebagai perebut suami orang, sebagai istri yang gagal menjaga rumah tangga, atau sebagai perempuan “nakal”, dialah yang lebih dulu digiring ke ruang publik untuk dihakimi.
Laki-laki sering muncul di tepi cerita. Kadang sebagai korban, kadang sekadar “khilaf”, jarang sekali menjadi pusat kesalahan. Fenomena ini membuat saya bertanya: apakah benar perempuan selalu menjadi aktor utama dalam kerusakan moral? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bekerja melalui bahasa, narasi, dan cara kita melihat dunia?
Di sinilah saya merasa Analisis Wacana Kritis menjadi alat penting. Karena persoalan ini bukan hanya soal siapa yang selingkuh, tetapi bagaimana masyarakat membingkai siapa yang salah.
Dalam berbagai unggahan media sosial, perempuan lebih sering diberi label-label yang berat: pelakor, penggoda, penghancur rumah tangga. Sementara laki-laki cenderung mendapatkan label yang lunak: terjebak, hilang kendali sejenak, atau bahkan kurang perhatian. Bahasa ini bukan sekadar kata-kata, ia adalah cermin budaya yang menempatkan perempuan sebagai penjaga moral, dan laki-laki sebagai manusia yang wajar jika tergelincir.
Ada pola argumentasi yang terus diulang. Ketika perempuan yang disalahkan, alasannya dianggap jelas: ia melanggar norma, ia merusak keluarga orang, ia perempuan yang tidak tahu diri. Sementara ketika laki-laki melakukannya, narasinya sering berubah menjadi pembenaran: “Namanya juga laki-laki,” atau “Dia sebenarnya korban godaan.” Media sosial seakan-akan menjadi ruang pembelaan tidak resmi bagi laki-laki, dan ruang pengadilan bagi perempuan.
Yang menarik, perspektif yang dominan dalam wacana yang viral hampir selalu suara laki-laki atau mereka yang membenarkan sudut pandang laki-laki. Suara perempuan tenggelam, atau bahkan dianggap tidak perlu. Jika pun perempuan mencoba memberi klarifikasi, suaranya sering dianggap sebagai pembelaan diri yang tidak kredibel. Publik sudah telanjur yakin akan posisi “bersalah”-nya. Ini bukan sekadar bias, ini adalah bentuk dominasi wacana yang sangat kuat.
Lihat juga bagaimana media sosial melakukan intensifikasi terhadap kesalahan perempuan. Foto, video, identitas, alamat, semuanya dipublikasikan tanpa ampun. Sementara kesalahan laki-laki sering diredam: namanya disensor, wajahnya diblur, atau bahkan tidak diberitakan sama sekali.
Ada ketimpangan perlakuan yang begitu telanjang, tapi entah mengapa sering dianggap biasa. Seolah-olah masyarakat sudah lama terlatih untuk melihat perempuan sebagai pelaku tunggal, dan laki-laki sebagai pihak yang boleh dimaklumi.
Saat kita menelusuri akar budaya, kita menemukan bahwa narasi seperti ini bukan hal baru. Patriarki telah lama memosisikan perempuan sebagai penanggung jawab moral rumah tangga. Ketika ada masalah, perempuanlah yang disalahkan. Ketika ada kehancuran, perempuanlah yang dianggap gagal menjaga. Tidak heran jika narasi viral di media sosial hari ini hanyalah reproduksi dari pola-pola lama yang masih hidup dalam memori kolektif kita.
Namun yang paling menyedihkan adalah efek jangka panjangnya. Perempuan yang disalahkan bukan hanya menghadapi hujatan hari ini, tetapi juga stigmatisasi yang bisa menghancurkan hidupnya. Inilah yang disebut kekerasan simbolik, ketika bahasa menjadi alat untuk melukai tanpa sentuhan fisik. Perempuan dihukum oleh opini publik, sementara laki-laki bisa melangkah pergi dengan lebih ringan.
Pada akhirnya, tulisan ini bukan untuk membenarkan perselingkuhan dari pihak manapun. Pengkhianatan adalah tindakan moral yang harus dipertanggungjawabkan, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Tetapi penting untuk diingat,.cara kita bercerita tentang sebuah peristiwa menentukan siapa yang diberi kuasa dan siapa yang dilemahkan. Jika kita terus membiarkan narasi patriarkal mendominasi, kita hanya akan melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan.
Sudah saatnya kita membaca ulang setiap berita, setiap unggahan, setiap komentar. Tidak dengan mata yang pasif, tapi dengan kesadaran kritis. Sebab wacana yang tidak adil bukan hanya mencerminkan ketimpangan, ia juga menciptakannya. (*)
*) Penulis adalah Dosen STKIP Yapis Dompu dan Mahasiswa S3 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Malang.