Peringatan HUT ke 66 Provinsi NTB Tingkat Kabupatem Dompu
DOMPU – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dompu Gatoto Gunawan P. Putra membacakan Sejarah Singkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 66 Provinsi NTB Tingkat Kabupaten Dompu di Lapangan Beringin, Selasa (17/12/2024).
Berikut Sejarah Singkat Provinsi NTB dimaksud;
NTB merupakan provinsi kepulauan yang terletak di tenggara Indonesia dengan dua pulau utamanya, Lombok dan Sumbawa, serta 401 pulau-pulau kecil. Pulau Lombok dan Sumbawa memiliki karakteristik alam, sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang berbeda, namun saling melengkapi.
Di awal masa kemerdekaan, NTB menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja Bali. Sunda Kecil merupakan provinsi yang di dalamnya bergabung Bali, NTB dan NTT. Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri pada Desember 1949, NTB menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur.
Tidak berlangsung lama, NTB kemudian menjadi provinsi sendiri pada 17 Desember 1958 dengan bergabungnya pemerintahan Pulau Lombok dan Sumbawa berdasarkan UU Nomor 64 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT.
Demi tertib ketatanegaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, keberadaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, kini diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sejak kelahirannya, NTB telah dipimpin putra terbaik bangsa pada masanya, yaitu:
1. Masa Pemerintahan Gubernur Raden Ario Muhammad Ruslan Tjakraningrat (1958-1966)
Ruslan Tjakraningrat memimpin NTB dengan tantangan utama krisis pangan dan ancaman kelaparan yang nyata. Pada 1959 misalnya, tak kurang dari 10 ribu jiwa warga Lombok Selatan meninggal dunia karena kekurangan gizi yang parah.
Pada periode 1965-1966 di saat situasi politik nasional bergejolak karena meletusnya pemberontakan G-30 S/PKI, kembali bencana kelaparan besar terjadi di Lombok Selatan dan umumnya Pulau Lombok.
Sepanjang kurun waktu itu, hampir 80 persen areal pertanian gagal panen. Sekitar 20 ribu kepala keluarga hidup dalam kesulitan pangan yang berat. Gizi buruk menimpa ribuan anak-anak.
Dengan segala keterbatasannya, delapan tahun memimpin NTB, Gubernur Roeslan Tjakraningrat telah berusaha keras menjadikan NTB daerah yang lebih baik. Meletakkan fondasi pemerintahan dan pembangunan daerah, memperkuat nasionalisme dan semangat kebangsaan. Merekatkan kebersamaan antar segenap kelompok-kelompok di tengah masyarakat NTB yang plural.
2. Masa Pemerintahan Gubernur H.R. Wasita Kusumah (1966-1978)
Di masa pemerintahan Gubernur H.R. Wasita Kusumah, usaha-usaha yang lebih mendalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan di NTB khususnya di Pulau Lombok dilakukan, antara lain dengan membentuk program Gugus Tugas Lombok.
Pada masa inilah mulai muncul keyakinan bahwa ancaman gagal panen dan kelaparan bukan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Pelan namun pasti, masyarakat Lombok Selatan tumbuh keyakinannya bahwa hidup mereka bisa berubah. Pemerintah NTB pun tumbuh keyakinannya bahwa kemiskinan dan kelaparan di Lombok Selatan bisa teratasi dengan terus mendorong percepatan pembangunan.
3. Masa Pemerintahan Gubernur Brigadir Jenderal Tni (Purn) Gatot Soeherman (1978-1988)
Di masa kepemimpinannya, sejarah mencatat NTB swasembada beras pada 1984. Buah dari Operasi Tekad Makmur (OTM) yang mulai dilakukan pada musim tanam 1980-1981. Ketika itu OTM dilakukan pada areal seluas 26 ribu hektar di Lombok Selatan dengan mendorong intensifikasi padi gogo rancah (Gora).
Inilah operasi pertanian yang mungkin salah satu yang terbesar di era orde baru dan sekaligus tersukses capaiannya sehingga Presiden RI dan Gubernur NTB mendapatkan penghargaan dari FAO (Badan Pangan dan Pertanian PBB). Hingga kini NTB dikenal juga dengan sebutan BUMI GORA karena suksesnya pola tanam Gogo Rancah.
4. Masa Pemerintahan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Warsito S.H, MM. dan Wakil Gubernur Drs. H. Lalu Srigede (1988-1998)
Gubernur H. Warsito memimpin NTB selama 10 tahun. Ia mewariskan satu prestasi besar dari pendahulunya yang berhasil membawa NTB swasembada beras pada 1984. Selain terus memantapkan capaian swasembada beras itu, Warsito juga meletakkan sejumlah pondasi penting, salah satunya yang menonjol yaitu pondasi pembangunan sektor pariwisata.
Demikian juga dengan gagasan membangun bandara internasional di kawasan selatan Lombok, membangun infrastruktur jalan dan membentuk Badan Promosi Pariwisata Lombok Sumbawa, embrionya dimulai di era H. Warsito. Kemudian dilanjutkan dengan lebih nyata dan besar oleh gubernur berikutnya.
Di bidang tata pemerintahan, di era ini lahir Kota Mataram dengan terbitnya Undang-Undang nomor 4 tahun 1993 tentang peningkatan status Kota Administratif Mataram menjadi Kota Madya Dati II Mataram. Tanggal 31 Agustus 1993, ditetapkan sebagai hari lahir Kota Mataram yaitu hari diresmikannya Kota Mataram sebagai Kota Madya Dati II Mataram sebagai Daerah Otonom dan dilantiknya Walikota Madya Mataram pertama, Bapak Drs. H. Lalu Mas’ud, oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Yogi S. Memet.
5. Masa Pemerintahan Gubernur Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si. dan Wakil Gubernur Drs. H. Lalu Azhar (1998-2003)
Harun Al Rasyid adalah gubernur NTB pertama yang bukan berasal dari militer. Ia juga gubernur pertama yang merupakan putra asli daerah. Pada era kepemimpinannya, hubungan pusat-daerah banyak mengalami perubahan mendasar.
Era otonomi yang bergulir sebagai buah dari reformasi politik, memberi kesempatan luas bagi daerah mengelola lebih mandiri potensi sumber daya lokal bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Salah satu program yang menonjol adalah GEMA PRIMA (Gerakan Mandiri Perubahan Perilaku Masyarakat dan Aparat).
Gerakan ini dirancang sebagai satu cara inovatif mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat, terutama perubahan perilaku dalam pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta produktivitas bekerja. Di era H. Harun Al Rasyid terbentuk Kota Bima (2002) dan proses pembentukan Kabupaten sumbawa Barat (2003 akhir). (bersambung/adv)