Rakor mendadak Pjs. Bupati Dompu Baiq Nelly Yuniarti bersama unsur Forkopimda, Pemda, penyelenggara Pemilu/Pilkada, perwakilan kontestan Pilkada dan stakeholders di Laberca Cafe, Sabtu (2/11/2024) malam. (ist/lakeynews.com)

 

Catatan: Sarwon Al Khan, Dompu

 

SEMAKIN dekat waktu pemungutan suara Pilkada 27 November 2024, dinamika dan situasi yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Dompu, NTB, meningkat tajam.

Dalam dua pekan terakhir, tensi dan suhu politik di Dana Nggahi Rawi Pahu tampak menghangat, bahkan cenderung memanas. Beberapa fakta dan peristiwa tersuguhkan.

Saling mencela, mengolok, menghujat dan mencaci maki antarpendukung pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Periode 2024-2029 seolah menjadi menu wajib yang hampir setiap saat (hari) mewarnai beberapa platform media sosial, terutama Facebook.

Sekadar diketahui, pada Pilkada Dompu kali ini diikuti dua kontestan. Paslon Nomor Urut 1; Bambang Firdaus – Syirajuddin (BBF-DJ), dan Paslon incumbent Nomor Urut 2; H. Kader Jaelani – H. Syahrul (AKJ-Syah).

Logo Pilkada 2024

Salah satu status yang diunggah Ketua Bawaslu Swastari Haz melalui akun Facebook pribadinya, juga sempat mendapat reaksi keras pendukung salah satu Paslon. Perkembangan terakhir, Swastari dilaporkan ke-DKPP karena dinilai tidak netral.

Namun, hal itu telah ditanggapi dan diklarifikasi oleh Swastari ketika menggelar jumpa pers, baru-baru ini. Selain membantah anggapan tidak netral, Swastari juga menegaskan, bahwa netralitas bagi pihaknya merupakan harga mati.

Tak lama berselang, muncul lagi status oknum yang diduga pendukung salah satu Paslon yang dinilai menyinggung masalah Suku tertentu.

Masalah Suku ini merupakan bagian dari unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) yang memang terlarang untuk disentuh oleh siapapun, kapanpun dan dalam konteks/suksesi apapun.

Hal itu juga sempat menimbulkan reaksi, termasuk pro-kontra dari publik Dompu yang begitu tajam. Untungnya, tidak sampai berkembang. Mampu diredam berkat peran dan kesigapan berbagai pihak. Aparat keamanan dan Pemda, penyelenggara Pilkada, pihak Paslon, tokoh masyarakat, dan lainnya.

Kemudian pada Jumat (1/11/2024) malam, terjadi lagi peristiwa yang tak terduga. Beberapa pendukung salah satu Paslon dilempar orang tidak dikenal saat pulang dari kegiatan kampanye di Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu.

Belum diketahui motif tindakan brutal oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut. Dan, terkait masalah ini belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak berwenang.

Peristiwa teranyar, Sabtu (2/11/2024) malam, warga memblokir jalan negara di wilayah Desa Mangge Asi. Belakangan diketahui, mayoritas mereka adalah pendukung salah satu Paslon.

Warga tersebut mendesak pihak kepolisian agar menangkap seorang oknum pendukung Paslon lain karena dianggap membuat status yang menyebut dan diduga menghina jagoan mereka.

Itu baru masalah-masalah yang berhubungan dengan Pilkada. Masalah lain yang juga menyita perhatian publik adalah aksi-aksi massa yang berujung anarkis.

Seperti yang terjadi di basecamp PT Sumbawa Timur Mining (STM), baru-baru ini. Sejumlah bangunan dan fasilitas milik perusahaan tambang yang tengah melakukan kegiatan eksplorasi di Kecamatan Hu’u (Proyek Hu’u) dirusak dan dibakar massa.

Akibatnya, perusahaan merugi sekitar Rp. 1 miliar, para karyawan dan pekerja merasa terancam. PT STM pun terpaksa memberhentikan sementara seluruh aktivitasnya, minimal 10 hari kedepan.

Foto persama Pjs. Bupati Dompu Baiq Nelly Yuniarti, unsur Forkopimda, Pemda, penyelenggara Pemilu/Pilkada, perwakilan dua Paslon Bupati/Wabup dan stakeholders usai Rakor, Sabtu malam. (ist/lakeynews.com)

Pjs Bupati-Forkopimda Rakor Mendadak, Hadirkan Dua Paslon dan Stakeholders

Jika kondisi ini dibiarkan, dikhawatirkan stabilitas keamanan daerah terganggu. Harapan terwujudnya Pilkada berintegritas dan bermartabat melalui pesta demokrasi yang aman, damai dan suksespun akan terhambat.

Karena itu, Pjs. Bupati Dompu Baiq Nelly Yuniarti bersama unsur Forkopimda, pemerintah daerah, penyelenggara Pemilu/Pilkada, kontestan Pilkada dan stakeholders menggelar rapat koordinasi (Rakor).

Rakor mendadak tersebut berlangsung di Laberca Cafe, Sabtu (2/11/2024) malam. Hadir di sana, selain Pjs Bupati, juga Dandim 1614/Dompu Letkol Kav. Riyan Oktiya Virajati dan Kapolres Dompu AKBP Zulkarnain.

Hadir juga Ketua Bawaslu Swastari Haz, Komisioner KPU Yusuf dan Maman Apriansyah, Asisten I Setda H. Burhan, Plt. Kepala Bakesbangpol Ardiansyah, Kasat Pol PP H. Sukardin, Sekdis Kominfo Dwi Erza Zily Surya Darma, serta unsur Pemda dan stakeholder lainnya.

Dihadirkan pula dua peserta Pilkada. Paslon BBF-DJ diwakili Ketua Harian Tim Pemenangan, Asrullah Cs. Sementara Paslon AKJ-Syah diwakili Ketua Tim Pemenangan, Kisman Cs.

 

Bahas Isu-isu Terkini

Forum tersebut membahas dan memperkuat kembali semangat serta komitmen bersama untuk melaksanakan Pilkada secara damai, aman, tenteram, lancar, dan sejuk.

Plt. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Dompu Ardiansyah mengakui, pertemuan itu membahas isu-isu terkini berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada di daerahnya. Baik terkait kegiatan kampanye, aktivitas di media sosial dan lainnya yang memberikan pengaruh/dampak terbesar bagi masyarakat pendukung dua Paslon.

“Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati kita diharapkan mampu mengendalikan tim, pendukung dan simpatisannya masing-masing. Sehingga kedepan tidak ada lagi kejadian atau peristiwa yang dapat mengganggu kondusivitas daerah,” kata Simpe Dian, sapaan akrab Ardiansyah, pada Lakeynews.com usai Rakor.

Pada pertemuan itu, Pjs. Bupati Dompu Baiq Nelly Yuniarti bersama Forkopimda mengimbau semua pihak, semua elemen, agar tidak lagi melaksanakan kegiatan yang bisa mengganggu bahkan merusak persatuan, kesatuan, dan persaudaraan.

“Dengan demikian, apa yang telah kita bangun dengan baik di Kabupaten Dompu selama ini tetap terawat,” pesan Baiq Nelly sebagaimana dikutip Simpe Dian.

Khusus kepada perwakilan dua Paslon, Pjs Bupati, Dandim dan Kapolres menekankan agar mampu mengendalikan aktivitas medsos tim, pendukung maupun simpatisan. “Jika semuanya terkendali, potensi-potensi kerawananpun terkendali,” tandasnya.

Tidak kalah pentingnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak berwenang –termasuk terhadap kasus maupun oknum— terkait kasus-kasus yang muncul dan mewarnai selama kontestasi Pilkada.

“Hukum harus kita hormati bersama sebagai instrumen yang dipatuhi dalam pelaksanaan kegiatan Pilkada,” sambung Simpe Dian.

 

Dua Paslon Komit Selesaikan Masalah yang Muncul

Penyelenggara Pilkada, KPU dan Bawaslu juga berharap seluruh tahapan Pilkada terlaksana dengan baik, sesuai aturan yang berlaku.

Tim pemenangan dua Paslon yang hadir dalam pertemuan itu, sama-sama berkomitman untuk mengurai dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul akhir-akhir ini.

Muaranya, aktivitas-aktivitas tidak ada lagi yang mengganggu kondusivitas daerah, dan kondisi keamanan menjadi lebih baik. “Potensi-potensi gangguan dapat dicegah, diantisipasi dan diminimalisir sejak dini,” tutur Simpe Dian.

Ketua Bawaslu Swastari juga sempat menyampaikan harapannya. Untuk mengantisipasi potensi kerawanan di lapangan, jadwal kampanye harus diatur sebaik mungkin dan tidak besamaan di suatu wilayah.

“Ini bagian dari cara dan upaya kita untuk menghindari terjadinya benturan pendukung dua Paslon,” ujarnya. (*)