DOMPU, Lakeynews.com – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Dompu Putra Taufan, SH, MH, menilai Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di daerah itu, sarat bagi-bagi kue kekuasaan.
“Ini kan semacam pemaksaan. Bagi-bagi kue kekuasaan saja sebenarnya, agar personel dari tim-timnya itu dapat (jabatan, red),” ujar Putra Taufan pada wartawan di Dompu, Selasa (10/1).
Hal itu diungkapkannya, karena memandang dalam pembentukan OPD baru tersebut, pemerintah tidak menyesuaikannya dengan kondisi riil daerah. Belum lagi infrastruktur, sarana prasarana dan lainnya yang belum dipersiapkan.
“Kami menyesalkan sikap pemerintah yang terlalu memaksakan pembentukan OPD baru. Seharusnya disesuaikan dengan kondisi riil daerah,” katanya.
Menurut dia, dampak yang saat ini dirasakan, keresahan di tingkat pegawai pada OPD baru yang belum memiliki kejelasan kantor dan berakibat pada tidak maksimalnya mereka dalam bekerja.
“Sekarang kelihatan terbengkalai semua. OPD di tingkat kabupaten, pegawainya resah. Mau dibawa kemana, kantornya gak jelas. Sehingga tidak maksimal mereka dalam bekerja. Seharusnya pemerintah siapkan dulu sarana dan prasarananya,” ungkap Putra Taufan.
Lebih jauh Putra Taufan mengungkapkan, ada bebera OPD baru yang tidak ada urgensinya sama sekali, namun dipaksakan terbentuk. Diantaranya, Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Conto Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, apa sih urgensinya? Diurus oleh bidang saja di BKKBN, tidak ada fungsinya apalagi sekarang setingkat dinas. Terus di Kominfo, tiap dinas itu ada bagian humasnya, untuk apa lagi ada Kominfo, di Pemkab juga ada Bagian Humas-nya,” sebutnya.
Dikatakannya, pembentukan OPD baru itu terkesan pemborosan anggaran. Jika dihintung secara ekonomi, akan banyak anggaran untuk biaya operasional dinas. Ditambah lagi dengan gaji pegawai struktural.
Untuk itu, KNPI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali keberadaan OPD baru tersebut karena akan sangat membebani keuangan daerah.
“Biaya operasional dinas yang dibentuk ini aja berapa, belum gaji pegawai strukturalnya. Kalau itu digunakan untuk biaya kegiatan sosial, rumah sakit dan sebagainya, itu lebih bermanfaat,” cetusnya.
“Dalam nomenklatur itu ada catatannya, pembentukan OPD baru harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Kalau tidak butuh, ngapain dipaksakan,” tegas Putra Taufan. (pur)