Dinas Dikpora Dompu: Hanya Sebagian Kecil PKBM Kecipratan Program 2025

DOMPU – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu mengungkapkan, hingga Oktober 2025, total Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Kabupaten Dompu 55 lembaga. Namun, yang berhak mendapat Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk Program Keaksaraan tahun ini hanya 45 PKBM.

“Selebihnya, belum memenuhi syarat untuk mendapat bantuan untuk berbagai program. Termasuk ada PKBM yang masih baru,” kata Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD-PNF) Muhamad Sadik.

Menurutnya, meski 45 PKBM tersebut dianggap berhak menerima bantuan program, hanya sebagian kecil yang kecipratan dana program keaksaraan. Misalnya pada Program Keaksaraan Dasar (KD), Keaksaraan Lanjutan (KL) yakni Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), dan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).

“Ada yang hanya dapat satu atau dua program saja. Bahkan, ada yang sama sekali tidak dapat,” tegas pria yang akrab disapa Aba Sadik itu pada Lakeynews di ruang kerjanya, Kamis (23/10/2025).

Lebih jauh dijelaskan, dari 45 PKBM se-Kabupaten Dimpu, yang mendapat Program KD hanya 24 PKBM, Program KL hanya 10 PKBM, dan Program PKHP delapan PKBM saja.

Anggaran untuk sebagian program-program tersebut baru turun dari pusat pada Oktober ini. Sementara untuk sebagian program lagi masih menunggu. “Mudah-mudahan segera turun dari pusat,” harapnya.

Kendati demikian, PKBM-PKBM yang dipastikan mendapat bantuan telah melaksanakan sejak Juli lalu dan ditargetkan tuntas paling telat Desember mendatang (enam bulan).

Yang sudah turun anggarannya, baru untuk Program KD bagi 24 PKBM, dengan total pertemuan 114 jam.

Sedangkan Program KL –dengan total 88 jam pertemuan–, dari 10 PKBM penerima program, baru enam PKBM yang cair anggarannya. “Empat PKBM belum turun anggarannya. Sedang (masih) menunggu dari pusat,” papar Sadik.

Sementara untuk Program PKHP –dengan total waktu pertemuan 66 jam–, semua (delapan) PKBM belum turun anggarannya dari pusat.

Kenapa hanya sebagian PKBM yang dapat program-program itu, bahkan untuk Program KL dan PKHP hanya sebagian kecil PKBM yang dapat? Bukankah mereka (45 PKBM) dianggap sudah berhak menerima dan melaksanakan program-program tersebut?

Menurut Sadik yang diperkuat Kasi Kurikulum dan Evaluasi PAUD-PNF Muhammad Ihsan, setiap program berbeda syaratnya. Semuanya dilakukan verifikasi, baik syarat administrasi maupun syarat-syarat lainnya.

“Nah, hasilnya, ya sekianlah jumlah dan PKBM-PKBM itulah yang dinyatakan berhak menerima program,” jelas Ihsan pada media ini, Jumat (24/10/2025).

Kepada PKBM-PKBM yang kecipratan bantuan itu, Sadik dan Ihsan berharap melaksanakan secara maksimal. “Sehingga hasil dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, terutama peserta binaan,” imbuhnya.

Diinformasikan juga, dalam pelaksanaan program-program tersebut, PKBM-PKBM didampingi oleh penilik di setiap satuan pendidikan, di tiap kecamatan.

“Khusus untuk wilayah yang jauh seperti Kecamatan Pekat, Kilo, Hu’u, dan Manggelewa –yang tidak ada peniliknya–, kita minta bantuan kepala UPTD setempat,” ujar Sadik. (ayi)