CATATAN: Sarwon Al Khan, Dompu
MERITOKRASI dalam penataan dan reformasi birokrasi dalam pemerintahan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), dinilai belum sungguh-sungguh diwujudkan.
Bahkan, dalam seleksi calon kepala sekolah (Cakasek); SMA, SMK, dan SLB se-NTB, meritokrasi masih dianggap sebagai slogan gombal Iqbal-Dinda. Hanya omong kosong, tanpa wujud.
“Ah, meritokrasi itu hanya cuap-cuap. Slogan gombal saja. Nggak bisa dipercaya,” ucap beberapa peserta seleksi Cakasek di Bima dan Dompu pada penulis, beberapa hari terakhir.
Seleksi Cakasek tahun ini mulai menggunakan aplikasi Ruang GTK. Kepada para guru diberi ruang seluas-luasnya untuk berpartisipasi, mengikuti seleksi tersebut.
Guru-guru yang memenuhi syarat muncul notifinasi, bahwa guru bersangkutan sudah memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS).
Selanjutnya, mereka yang memenuhi syarat tersebut diminta untuk mengirim berkas-berkar sesuai persyaratan (yang disyaratkan).
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa sumber, sebanyak 500-an guru se-NTB mendaftarkan diri sebagai BCKS. Setelah seleksi administrasi, hanya 206 orang yang dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi selanjutnya.
Sampai di situ, proses seleksi Cakasek atau BCKS berjalan wajar. Munculnya dugaan, penilaian dan anggapan ada yang tidak beres, berawal ketika dari 206 peserta yang lolos administrasi, tiba-tiba di-cut menjadi 36 orang.
36 orang tersebut dinyatakan lolos seleksi tanpa proses secara terbuka yang menyertakan 206 peserta (semua).
“Seharusnya, kami yang 206 orang ini diberikan ruang untuk berkompetisi dan unjuk kemampuan. Baru kemudian diketahui hasilnya,” tegas salah seorang peserta dari Kabupaten Bima.
Sembari menunjukkan gambar hasil tangkap layar (sceenshot), mereka menjelaskan, di pengumuman sebelumnya diberi warna biru. Tinggal menunggu pelaksanaan tes diumumkan.
“Tetapi tiba-tiba muncul pengumuman; Maaf Anda tidak dianjurkan ke tahap berikutnya. Padahal kami lolos administrasi dan belum dites,” ungkapnya.
Pemerintahan Gubernur-Wagub NTB Iqbal-Dinda, sejak awal dilantik selalu menggaungkan meritokrasi dalam penataan dan reformasi birokrasi. Termasuk di dunia pendidikan.
“Lalu, di mana meritokrasinya ketika kita melihat, merasakan dan menjalani proses seleksi Cakasek yang terkesan curang begini,” kata beberapa peserta dari Kabupaten Dompu.
Mereka kemudian mempertanyakan indikator dan parameter penilaianyang dipakai untuk langsung mencomot 36 orang dari 206 peserta. “Apa indikator maupun parameternya, sehingga langsung saja ditentukan 36 orang,” tanyanya.
Khusus Kabupaten Dompu, dari sekian banyak peserta yang lolos administrasi, terungkap empat orang yang masuk dalam “kloter” penentuan lolos sepihak. Tanpa proses yang lazim. Selebihnya, peserta dari sembilan kabupaten dan kota lain di NTB.
Kalau alasan yang diprioritaskan adalah pengalaman manajerial, justru masih ada dan banyak dari yang diloloskan sepihak tersebut.
Demikian juga jika yang diprioritaskan berdasarkan penilaian (sepihak) kinerja dan prestasi, menurut para peserta yang kecewa, masih banyak yang lebih pantas.
Mereka menyatakan, siap menunjukkan sumber daya manusia Cakasek yang jauh lebih mumpuni, handal, kompeten dan lebih bagus dari orang-orang yang telah ditentukan sepihak untuk lolos itu.
“Yang tidak lolos ini banyak yang kinerjanya lebih baik dan lebih berprestasi ketimbang yang lolos sekarang. Kami tahu betul kapasitas yang lolos itu,” ujarnya sinis.
“Kami ingin tahu, pengalaman manajerial, kinerja dan prestasi seperti apa yang menjadi parameter penilaian dan penentuan kelolosan Cakasek ini,” tanya peserta lain dengan kritis.
Beberapa peserta lain lain mengungkapkan, soal pengalaman manajerial mereka yang lolos ke Substansi tidak lebih baik dari mereka yang tidak diloloskan mengikuti BCKS.
Mereka yang tidak lolos banyak juga yang menjabat wakil kepala sekolah selama bertahun-tahun dengan kinerja baik, bahkan sangat baik. Tetapi tersingkir oleh guru plus operator.
“Apa pertimbangannya? SDM Wakasek dikalahkan operator. Logis nggak,” tanyanya.
Begitu juga dengan alasan domisili, termasuk dalam kebijakan penempatan Pelaksana Tugas (Plt) Kasek. Beberapa di antara mereka yang tidak lolos justru dianggap lebih layak, karena tempat tinggal mereka lebih dekat dengan sekolah tersebut.
Ada dari mereka yang lolos tidak berdomisili di dekat sekolah, bahkan harus melewati beberapa kecamatan. “Alasan domisili tidak masuk akal,” tegasnya.
“Sepertinya seleksi BCKS (Cakasek) ini hanya formalitas Mas (penulis, red). Sudah diatur oleh lingkaran setan,” papar peserta.
Belum diperoleh konfirmasi langsung Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Abdul Azis, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (14/7/2025) siang ini, juga belum memberikan tanggapan.
Namun, sebelumnya, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Dikbud NTB Nur Ahmad, membenarkan, ada 206 orang yang dinyatakan lulus seleksi administrasi BCKS jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Kemudian diseleksi lagi menjadi 36 orang untuk mengikuti tes substansi oleh pemerintah pusat melalui sistem.
Sayangnya, Nur Ahmad tidak menjelaskan indikator maupun parameter penilaian untuk menentukan 36 peserta yang berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya
“Selanjutnya akan diseleksi lagi untuk yang berhak ikut tes substansi sebanyak 36 orang,” kata Nur Ahmad dikutip dari Suarantb.com.
Sedangkan Pengembang Penilaian Pendidikan pada Bidang GTK Dinas Dikbud NTB Rizaldi Harmonika Ma’az menambahkan, seleksi BCKS dilakukan melalui sistem yang telah diatur pemerintah pusat.
Pemerintah daerah, lanjutnya, berperan pada pemetaan kebutuhan Cakasek dan seleksi administrasi bakal calon. Berikutnya menjadi kewenangan pusat sampai dari tes substansi dan diklat calon kepala sekolah. (*)