Potongan Keputusan Gubernur NTB tentang Pemberhentian Sementara BM sebagai PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana pemalsuan tanda tangan. (ist/lakeynews.com)

Kaget Terima Keputusan Gubernur, BM segera Berikan Klarifikasi dan Surati Ombudsman

.

DOMPU, Lakeynews.com – Ibarat pepatah, “sudah jatuh tertimpa tangga pula”. Sudah ditetapkan sebagai tersangka di kepolisian, lalu menjadi tahanan kota di kejaksaan, kini diberhentikan lagi untuk sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Gubernur.

Itulah kondisi dialami BM, oknum Kepala SMAN 2 Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB. Hal ini merupakan babak baru bagi BM yang tersangkut dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan istrinya, NN (sekarang sudah resmi bercerai).

BM diberhentikan sementara oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah melalui Surat Keputusan Nomor: 862/641/BKD/2021 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana.

Keputusan Gubernur NTB itu tertanggal 2 Juni 2021, dengan beberapa tembusan. Yakni Mendagri, kepala BKN, kepala Kanreg X BKN Denpasar, Inspektur Inspektorat NTB, kepala BPKAD NTB, Kadis Dikbud NTB, KCD Dikbud Dompu dan Bendaharawan Gaji PNS Bersangkutan (BM, red).

Gubernur menetapkan beberapa poin dalam keputusannya. Salah satunya, pemberhentian sementara BM sebagai PNS terhitung mulai 1 Juni 2021 sampai dibebaskan tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan, penuntutan oleh pejabat yang berwenang. Atau, ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BM yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50 persen dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS pada bulan berikutnya.

“Ini berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dibebaskan tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan, penuntutan oleh pejabat yang berwenang. Atau, ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” jelas Gubernur.

Jika BM ditetapkan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka masa selama menjalani pidana penjara tidak dihitung sebagai masa kerja PNS dan tidak menerima haknya sebagai PNS.

Manakala PNS yang diberhentikan sementara (BM, red) mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) tetapi belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka diberikan penghasilan 75 persen dari jaminan pensiun. Dan, dengan sendirinya uang pemberhentian sementara berakhir.

Uang pemberhentian sementara dimaksud, jelas Gubernur, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas PNS berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,” tegas Gubernur pada poin terakhir keputusannya itu.

Salah satu pertimbangan Gubernur NTB menerbitkan SK pemberhentian sementara BM sebagai PNS adalah Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu tanggal 17 Mei 2021 karena diduga melakukan pemalsuan tanda tangan dan menggunakan surat yang tanda tangannya palsu.

.

BM: Saya Akan Klarifikasikan ke Pak Gub dan Surati Ombusman

.

Dikonfirmasi terkait SK Gubernur NTB tentang Pemberhentian Sementara dirinya sebagai PNS, BM mengaku sudah menerima Asli Keputusan itu pada 4 Juni lalu. Dua hari setelah keputusan dikeluarkan, 2 Juni.

Meski dirinya berstatus tersangka dan sedang menjalani tahanan kota karena kasus itu, BM mengaku kaget setelah mendapat keputusan Gubernur tersebut. “Saya kaget,” kata BM, saat bertandang ke Redaksi Lakeynews.com yang juga Sekretariat DPD Media Independen Online (MIO) Indonesia Kabupaten Dompu, di Desa O’o, Kecamatan Dompu, Minggu (6/6).

Mengapa Anda kaget, bukankah Anda sudah berstatus tersangka?

BM tidak menafikan statusnya saat ini. “Saya kaget karena sampai keputusan Pak Gubernur saya terima, saya tidak pernah dipanggil atau dimintai klarifikasi oleh pihak manapun. Padahal, masalah ini sudah cukup lama berproses,” jawab BM.

BM (membelakangi kamera) saat bertandang ke Redaksi Lakeynews.com yang juga Sekretariat DPD Media Independen Online (MIO) Indonesia Kabupaten Dompu, Minggu (6/6). (tim/lakeynews.com)

Lalu apa langkah Anda selanjutnya?

Menjawab pertanyaan itu, BM mengaku, dalam waktu secepatnya akan memberikan (menyampaikan) klarifikasi kepada Gubernur terkait persoalan yang menderanya hingga keluarnya keputusan pemberhentian sementara dari orang nomor satu di Pemprov NTB itu.

“Insya Allah, saya akan segera klarifikasikan secara tertulis kepada Pak Gub. Saya juga akan bersurat ke Ombudsman NTB untuk menyampaikan hal yang sama,” tutur BM. “Mudah-mudahan dengan langkah itu, ada keadilan buat saya,” sambungnya.

Klarifikasi tertulis kepada Gubernur dan surat yang dilayangkan ke Ombudsman, akan dilampirkan semua dokumen dan bukti pendukung.

“Saya akan uraikan semuanya secara kronologis. Soal pemalsuan tanda tangan (tanda tangan NN, saat menjadi istrinya), kenapa itu terjadi dan untuk apa? Siapa yang menerima uang pinjaman bank dari hasil pemalsuan tanda tangan, kapan, di mana dan disaksikan oleh siapa saja saat serah terima uang itu,” tutur BM menggambarkan.

BM yang merasa heran karena tekanan pada kasus pemalsuan tangan ini kembali menguat saat perceraiannya berlangsung, juga akan memaparkan alasan dirinya memutuskan untuk bercerai dengan NN. Termasuk sejauhmana dan sedalam apa (dugaan) keterlibatan pihak ketiga dalam kehancuran rumah tangganya, dan lainnya.

“Saya akan menyampaikan semuanya. Saya klarifikasikan sedetail-detailnya, dengan ditunjang berbagai dokumen dan bukti pendukung,” papar pria santun itu sembari berdoa kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan ketabahan dan kesabaran dirinya dalam melewati masalah dan ujian ini.

.

KCD Dikbud Dompu Akui tidak Meminta Klarifikasi BM

.

Kepala Cabang Dinas (KCD) Dikbud Dompu Drs. Muhammad Gunawan, M.Pd, juga mengakui sudah menerima secara fisik tembusan keputusan Gubernur NTB terkait pemberhentian sementara BM sebagai PNS.

“Kebetulan sekretaris saya sedang ada di Mataram waktu itu, jadi suratnya langsung diterima di sana,” kata Aba Gun (sapaan Muhammad Gunawan) via ponselnya pada Lakeynews.com, Minggu (6/6).

Aba Gun mengakui, sejauh ini pihaknya belum memanggil BM dan mengklarifikasi masalah dugaan pemalsuan tanda tangan istrinya (sekarang status mantan istri). Mengapa?

“Bagaimana kita mau klarifikasikan dan mendamaikan mereka, BM dan istrinya, NN, sementara NN langsung lapor ke polisi. Tidak ada pemberitahuan juga ke kita (Cabang Dinas Dikbud, red),” jelas Aba Gun yang saat dihubungi mengaku sedang di depan Bandara Muhammad Salahuddin Bima.

Aba Gun menegaskan, masalah pemalsuan tanda tangan untuk pengajuan (pencairan dana) di bank ini tidak diketahuinya. Kapan diajukan, kapan diterima, juga dia tidak tahu. “Kami tahu setelah Ibu NN melakukan gugatan (melapor ke polisi, red),” tandasnya.

Namun, kalau yang terkait dengan masalah perceraian, Aba Gun mengaku sudah berupaya mendamaikan BM dan NN. “Masih hidup saksi-saksi di kantor kita. Justru sudah berkali-kali kami panggil, ada bukti berita acaranya juga. Namun, tidak ada titik temunya,” tegasnya. (tim)