Korektif Kinerja OPD, Jangan Sampai Ikut Terjerat Hukum
–
SEBAGAI Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang baru, tugas dan tanggung jawab “Aby” Kader Jelani dan H. Syahrul Parsan, ST, MT (AKJ-Syah) tidak ringan. Yang diurus pun kompleks.
Di antara sekian hal penting diperhatikan, salah satunya terkait penegakan hukum. Jangan sampai AKJ-Syah ikut terjerat persoalan hukum.
Mengapa?
Fakta tak terbantahkan. Dua mantan Bupati Dompu masuk penjara karena kasus korupsi. Satu lagi mantan Bupati masih berstatus tersangka terkait kasus CPNS K2. Nah, AKJ-Syah sejak dini diingatkan agar jangan sampai mengikuti jejak kurang asyik para pendahulunya itu.
Terkait penegakan hukum ini, Kapolres Dompu AKBP Syarif Hidayat, SH, S.IK pun angkat bicara dan mengingatkan AKJ-Syah. Menurutnya, AKJ-Syah harus membuktikan diri bahwa mereka paham dan sadar pada aturan.
“Sehingga, setiap langkah dan kebijakannya nanti tidak tumpang tindih. Apalagi berujung ke ranah hukum,” kata Kapolres pada wartawan usai menyaksikan prosesi pelantikan Bupati/Wabup Dompu secara virtual di Pendopo Bupati, Jumat (26/2).
Selain itu, sebagai Bupati/Wabup, AKJ-Syah harus memiliki sifat peduli dan korektif, serta melakukan pembiaran. “Kenapa? Karena tanggung jawab moral itu ada pada Bupati/Wabup,” jelasnya.
Bupati/Wabup sebagai pemimpin di pemerintahan harus peduli pada kinerja seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). “OPD-OPD itu memiliki anggaran dan harus dikontrol secara komprehensif,” tegasnya.
Dikatakannya, karena ketidakpahaman dan kepatuhan aturan serta adanya pembiaranlah, sehingga beberapa periode kepemimpinan di daerah ini ada yang terjerat kasus hukum.
Masalah seperti itu sebetulnya bisa dihindari. Terpenting, pemangku kebijakan memahami aturan dari setiap langkah yang diambil. Baik menyangkut penggunaan anggaran, pembangunan maupun pengadaan dan sebagainya.
Bukan itu saja, Bupati/Wabup baru harus mampu mengayomi, menaungi dan menjadi Bupati Dompu. “Bukan Bupati partai pengusung dan pendukungnya saat pencalonan,” ujarnya.
Semua lapisan masyarakat, kata Kapolres, harus dirangkul untuk menjadi pendukungnya selama masa kepemimpinan. Dengan demikian, roda pemerintah dan Kamtibmas benar-benar kondusif. Sehingga, terwujud Kabupaten Dompu yang mashyur.
Perhatikan Tata Kelola Keuangan
Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu Mei Abeto Harahap, SH, MH, menuturkan dalam upaya membangun Dompu, AKJ-Syah tentu harus tetap memperhatikan tata kelola keuangan. Dengan begitu akan memberi kontribusi yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada prinsipnya, institusi kejaksaan siap memberi pendampingan agar proses pembangunan di daerah ini dapat berjalan dengan baik. “Sehingga, tidak ditemukan kecacatan dalam penerapan hukum sewaktu mengeksekusi program,” urainya. (ady/fm/won/bersambung)