–
Wawancara dengan Analis Kebijakan Publik
–
ISU birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu lama. Setiap pergantian pimpinan mulai di tingkat pusat sampai daerah (provinsi dan kabupaten/kota), perbincangan hal yang satu ini kerap menguat.
Suara-suara tentang pentingnya reformasi birokrasi selalu menggema. Berikut tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Atau, istilah-istilah lain yang memosisikan birokrasi sebagai hal penting dan harus segera diurus oleh sebuah pemerintahan yang baru saja memenangkan kontestasi (Pilpres/Pilkada).
Cukup beralasan memang. Bagaimana mungkin pemerintahan dapat berjalan dengan baik, bagaimana mungkin mewujudkan visi dan misi kepala daerah, jika birokrasi sebagai aktor penyelenggara urusan publik tidak dapat bekerja optimal.
Itu masalah. Pertanyaannya, kapan urusan birokrasi yang demikian ini akan berakhir?
Analis Kebijakan Publik dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Yeyen Seprian Rachmat menjelaskan beberapa hal. “Masalah birokrasi kita ini sudah sangat lama menjadi perhatian banyak pemimpin pemerintahan,” katanya menjawab Lakeynews.com, Senin (9/12/2024).
Peraih Master Fisipol UGM (Universitas Gajah Mada) Jurusan Kebijakan Publik itu mengungkapkan, pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, terutama di penghujung masa jabatanya, mewajibkan seluruh menterinya untuk membaca buku berjudul “Reinventing Government” (Mewirausahakan Birokrasi).
Buku ini ditulis David Osborn dan Ted Gabler. Mendorong birokrasi untuk mampu mencontoh dan mentrasformasi nilai-nilai organisasi bisnis, seperti melayani, disiplin, efisien, efektif dan lainnya ke dalam organisasi pemerintah.
Saat itu dikenal dengan 10 pemikiran “Reinventing Government“. Buku Reinventing Government itu merupakan buku wajib kabinet Presiden Soeharto yang terakhir. “Itu pertanda, pimpinan pemerintahan sejak dulu telah sadar bahwa kita punya masalah di birokrasi,” kata Yeyen.
Lalu bagaimana dengan pemimpin produk Pilkada NTB dan Pilkada sejumlah kabupaten/kota di NTB, 27 November 2024 lalu?
Menjawab itu, Yeyen memaparkan, dengan hadirnya kepala daerah terpilih –baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota– yang didominasi wajah baru, perhatian terhadap kualitas birokrasi harus diberikan porsi ektra.
Publik menanti birokrasi racikan para kepala daerah baru tersebut. Mulai Provinsi NTB, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram.
“Para kepala daerah terpilih harus mampu memastikan rekrutmen birokrasi di semua level adalah pilihan terbaik dan kompatibel dengan visi-misi yang ingin dicapai,” jelas Yeyen.
Dia menyadari dan mengakui, akan tetap saja ada tantangannya. Tantangan dimaksud, misalnya terkait balas jasa atau jasa politik. Hal itu diyakini masih akan mewarnai proses rekrutmen birokrasi.
Menurutnya, hal tersebut tidak masalah. Politik itu kompromi dan negoisasi. Tinggal sekarang dibutuhkan kemampuan kepala daerah terpilih mengelola itu dengan baik tanpa mengorbankan birokrasi.
“Saya yakin, pemimpin dengan jam terbang yang baik akan bisa mengatasi tantangan seperti itu,” tutur Yeyen penuh optimis.
Mantan aktivis ’98 ini juga mendorong para Gubernur, Bupati dan Wali Kota terpilih agar kedepan membangun sistem yang baik untuk mengukur kinerja para pembantunya. “Standar kinerja itu harus ada. Bukan di atas kertas tapi tegas dijalankan,” sarannya.
Kalau seorang kepala dinas tidak mampu mencapai apa yang ditagetkan, lanjut Yeyen, konsekuensinya “out“. Pemerintahan hanya lima tahun, dan itu bukan waktu yang lama. Tidak banyak waktu kepala daerah untuk bongkar pasang pembantu.
Tahun pertama kepemimpinan kepala daerah baru itu adalah masa-masa perencanaan. Tahun kedua dan ketiga masa implementasi. Tahun keempat dan kelima publik baru bisa melihat hasil (output)-nya.
“Itupun kita belum bisa mengukur dampak (outcome)-nya,” urai pria kelahiran Dompu itu.
“Jadi, mulainya harus mantap. Harus dimulai dengan rekrutmen para pembantu yang memenuhi kualifikasi dan kaya kreativitas untuk daerah,” katanya mengakhiri wawancara. (won)