Atasi Anjloknya Harga Gabah, Pemkab Dompu Akan Siapkan Dana Talangan

* Eksekutif dan Bulog Diminta Serius Eksekusi Hasil RDP

* Pimpinan Dewan Didesak Tugaskan Tiga Komisi Hearing dengan Bulog Pusat

–

DOMPU, Lakeynews.com – Isu anjloknya harga gabah di Kabupaten Dompu terus menggelinding. DPRD setempat pun kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan membahas masalah ini dengan sejumlah pihak terkait, Selasa (5/4).

Hadir dalam RDP yang dilakukan gabungan komisi dan dipimpin unsur Komisi II Kurniawan Ahmadi, di Ruang Rapat Terbatas itu, Sekda Dompu Gatot Gunawan PP., Ketua Komisi II Mohammad Subahan, Asisten II (Administrasi Perekonomian dan Pembangunan) Setda Hj. Sri Suzana dan Kadistanbun Muhammad Syahroni.

Hadir juga Kadisperindag dan Kepala Badan Ketahanan Pangan, Pinca Perum Bulog Bima Wilya Fatayani dan Mitra Bulog yakni hanya perwakilan PT. Putra Indonesia (PI).

Baca juga: Ombudsman Tanggapi Aduan Muttakun, Lihat Isinya di Sini

Salah satu poin hasil RDP tersebut, eksekutif akan menyediakan dana talangan dari Biaya Tak Terduga (BTT). Dana itu untuk pengusaha-pengusaha kecil yang memiliki usaha penggilingan skala kecil melalui pemberian pinjaman pada perbankan yang mendapat titipan dana dari Pemda.

Ada empat poin kesimpulan RDP dimaksud. Berikut selengkapnya;

1. Eksekutif bersedia menyediakan dana dari Biaya Tak Terduga (BTT) untuk dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha kecil yang memiliki usaha penggilingan skala kecil melalui pemberian pinjaman pada perbankan yang mendapat titipan dana dari Pemda.

2. Eksekutif melakukan kerja sama pengadaan beras untuk ASN (aparatur sipil negara).

3. Bulog harus membuat kontrak kerja sama pengadaan gabah dengan Mitra Bulog yang difasilitasi oleh eksekutif.

4. DPRD Kabupaten Dompu meningkatkan fungsi pengawasan, khususnya dalam mengawal hasil RDP.

“Mulai besok hingga lusa (Rabu-Kamis, 6-7 April 2022, red), DPRD Dompu akan meminta hasil kontrak kerja sama pengadaan gabah antara Bulog dan Mitra Bulog melalui eksekutif yang diwakili Sekda dan Asisten II,” jelas Ketua Komisi I DPRD Dompu Muttakun yang didaulat memimpin lanjutan RDP itu.

“Mari kita kawal bersama hasil RDPU ini sehingga menjadi sebuah kebijakan yang bisa langsung diterapkan untuk menyelesaikan anjloknya harga gabah,” ajaknya.

–

AKJ-Syah Harus Fokus Tuntaskan Nasib Petani

Usai RDP, Muttakun yang hadir sebagai ketua Komisi I dengan tegas meminta eksekutif fokus menuntaskan nasib petani padi, dengan menindaklanjuti hasil RDP, Selasa (5/4).

Menurutnya, persoalan nasib petani padi adalah pertarungan kinerja pemerintahan pasangan Bupati “Aby” Kader Jaelani dan Wakil Bupati H. Syahrul Parsan (AKJ-Syah) yang di dalamnya didukung Partai NasDem.

“Jangan sampai pemerintahan AKJ-Syah tidak mampu mendikte Bulog dan mitranya untuk tidak hanya berpikir bisnis ketika ada persoalan serius yang dihadapi oleh petani padi,” tegas Muttakun pada Lakeynews.com, Selasa (5/4) malam ini.

Hasil kunjungannya selama hari terakhir, berikut aspirasi dan keluhan petani yang diserap melalui RAK 57 (Rumah Aspirasi Kita), terungkap bahwa saat ini petani padi kesulitan menjual gabah karena tidak ada pembeli.

“Bulog yang telah diamanatkan oleh Perpres 48 Tahun 2022  dan Permendag 24 Tahun 2020, nyata-nyata lalai, bahkan berkelit dari tugasnya sebagai stabilisator harga gabah,” tandasnya.

Kalau merujuk pada hasil pertemuan yang difasilitasi Sekda Gatot pasca-RDP (mempertemukan Bulog dan mitranya), lanjut Muttakun, Pinca Perum Bulog Bima lagi-lagi memperlihatkan ketidakseriusan untuk menyerap gabah petani dengan hanya membuat kontrak pengadaan gabah dengan mitra Bulog sebanyak masing-masing 42 ton.

“Jika kontrak pengadaan ini yang dibuat oleh Pinca maka Bulog dan mitranya benar-benar tidak berpikir untuk membantu pemerintah dan masyarakat Dompu yang tengah kalut memikirkan nasib petani padi,” tegasnya.

Karena itu, eksekutif diminta tidak lembek menghadapi Bulog dan mitranya. Demikian pula DPRD, harus menyikapi serius Bulog yang dinilai Muttakun tidak membantu masalah yang menimpa petani padi.

Kontrak pengadaan gabah yang dibuat Bulog dengan mitranya yang hanya masing-masing 42 ton (semuanya 84 ton untuk dua mitra Bulog), menurut Muttakun, sama dengan menampar kembali muka anggota DPRD. Dimana dalam RDP siang tadi telah menghasilkan kesimpulan, yang salah satunya; harus membuat kontrak pengadaan gabah dengan mitra Bulog untuk mengatasi anjloknya harga gabah petani.

Kontrak pengadaan gabah dengan total hanya 82 ton dan sudah ditandatangani itu, dinilainya tentu tidak akan menyelesaikan persoalan petani padi. Apalagi saat ini, menurut laporan Kadistanbun, masih 60 persen belum dipanen yang berdampak pada mengendapnya gabah petani di lokasi karena tidak terserap.

Sesuai penjelasan eksekutif yang diterima legislatif, alasan Bulog membuat kontrak pengadaan gabah hanya masing-masing 42 ton karena daya tampung gudang Bulog yang terbatas, sehingga Bulog tidak berani membuat kontrak dengan jumlah besar.

Muttakun menilai, Pinca Bulog Bima tidak paham betul dengan kondisi yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Dompu. Dimana masalah anjloknya harga gabah hingga menimbulkan keresahan sosial merupakan kejadian luar biasa.

“Sehingga mekanisme penggunaan gudang filial milik mitra Bulog harusnya bisa dipakai untuk menampung sementara GKG (gabah kering giling) hasil pengadaan dengan mitranya,” imbuhnya.

“Alasan harus koordinasi, meminta petunjuk dan izin terlebih dahulu untuk bisa menggunakan gudang filial milik mitra Bulog pada direksi pusat, sama saja menyepelekan kondisi luar biasa yang dihadapi oleh rakyat dan daerah Dompu,” sambungnya.

Kalau begini sikap Pinca Perum Bulog Bima, Muttakun mendesak pimpinan DPRD Dompu menugaskan Komisi I, II dan III untuk melakukan hearing dengan Bulog Pusat di Jakarta.

Selain itu, meminta agar Bulog Pusat segera membantu pemerintah dan masyarakat Dompu dengan memberikan kemudahan dalam pelayanan untuk penyerapan gabah. “Ini agar bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, mengingat kondisi yang dihadapi petani padi adalah kondisi luar biasa,” tandasnya. (tim)