Pariwisata Berpotensi Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Masyarakat
Jika ingin sektor pariwisata di suatu daerah maju, cukup banyak cara dan alternatif pilihan yang bisa dilakukan. Antara lain, dengan melimpahkan pengelolaannya kepada swasta murni dan mengembangkan kawasan terpadu di sekitar lokasi wisata. Disamping, keseriusan, komitmen dan totalitasnya kepala daerah yang mutlak dibutuhkan.
===========
SALAH satu daerah yang pariwisatanya dinilai belum mengalami kemajuan yang signifikan adalah Kabupaten Dompu. Meski beberapa event besar dan wah yang menelan biaya tidak sedikit pada beberapa tahun terakhir, toh terasa belum juga mampu mendongkrak tingkat kunjungan wisata di daerah ini.
Ada ide menarik yang muncul dalam diskusi tentang Pariwisata di Grup WhatsAPP (G-WA) Lakeynews.com supaya pariwisata Dompu tidak stagnan dan bisa berkembang.
“Pemerintah (cukup) berperan dalam kebijakan saja. Jangan jadi pelaku yang paling berperan dalam pengembangan wisata,” usul Adiansyah Dompu, warga baru grup diskusi situs/portal berita online Lakeynews.com.
Pria yang juga memiliki hobi pada budaya ini, menyontohkan kebijakan dalam pengembangan kawasan wisata Lakey. Menurutnya, di sekitar lokasi itu bisa dibuat kebijakan agar perlu ada kawasan niaga, pertokoan dan hiburan. Ditambah lagi dengan restoran atau warung makan yang bagus dengan harga terjangkau dan sebagainya.
“Bisa kita lihat di kawasan Pantai Kuta dan Sanur, Bali, sebagai contohnya. Di sana, semua ada. Orang yang mau wisata ke pantai, tidak cuma lihat pantai tapi juga bisa makan, kumpul, reunian, seminar, shopping dan sebagainya,” urai Adiansyah.
Mewujudkan semua itu, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau pemerintah merasa mampu melakukan sendiri. “Swasta harus diberi peran besar,” tegas Adiansyah.
Pengembangan kawasan wisata harus murni dari swasta dengan pertimbangan ekonomis. Pertimbangan ekonomis dari pelaku swasta otomatis akan memberi dampak ekonomi juga bagi masyarakat sekitar, baik berupa tenaga kerja, partner maupun hal-hal bernilai ekonomis lainnya.
Terlalu besar energi (yang dihabiskan) pemerintah, kalau harus mengembangkan wisata. “Tapi kalau diserahkan ke mekanisme industri wisata, tentunya akan berkembang dengan sendirinya,” cetusnya.
Lalu, bagaimana caranya agar swasta mendapatkan manfaat ekonomis dan di sisi lain masyarakat juga tidak terbebani dengan biaya tinggi saat mengunjungi kawasan wisata itu?
“Perizinan yang murah, mudah dan tidak bertele-tele,” jelas Ardiansyah.
Masukan yang disampaikan Adiansyah tersebut semata-mata dimotivasi semangat dan keinginan lebih majunya dunia pariwisata, khususnya di Kabupaten Dompu. “Saya kasih saran saja. Saya tidak tahu, apakah sudah ada atau belum kebijakan-kebijakan seperti di atas,” tandasnya.
“Kalau sudah ada, kita harus bertanya lagi kenapa masih juga belum berkembang. Tetapi jika belum ada, segera buat “Pengembangan Kawasan Terpadu” di sekitar objek wisata,” sambung pria yang dikenal kerap kritis itu.
Pada sisi lain, Adiansyah membuka cakrawala berpikir para pihak, lebih-lebih kepada kaum pemangku kebijakan. Katanya, banyak negeri dan negara di dunia yang bisa maju hanya karena sektor wisatanya.
“Artinya, wisata itu potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun masyarakat,” jelasnya seraya menekankan, itulah antara lain upaya jika ingin pariwisata ini berkembang.
Hingga tulisan terakhir rangkuman hasil Diskusi Pariwisata sesi perdana ini hampir selesai malam ini, Minggu (23/4/2017) sekitar pukul 22.02 Wita, diskusi cenderung searah dan suasananya pun terkesan pincang.
Wakil rakyat Dompu, pelaku dan pemerhati pariwisata dari Dompu hingga Mataram (tingkat NTB) dan pusat angkat bicara. Aktivis, pengusaha, politisi, mahasiswa dan sejumlah elemen lain juga ikut urun rembug.
Sayangnya, unsur eksekutif dan penentu kebijakan yang ada dalam grup, selain sangat irit juga seolah sedang “puasa bicara” terhadap persoalan yang seyogianya membutuhkan penanganan dan perhatian serius ini.
Kendati demikian, pendapat, saran, masukan dan kritikan yang berkembang dalam forum diskusi dunia maya ini, diharapkan bisa menjadi bahan atau referensi pemerintah daerah. Terutama bagi pimpinan daerah dalam menentukan kebijakan pengembangan dan pemajuan pariwisata. (tim)
Baca juga:
Diskusi Pariwisata (1); Tong Kosong Nyaring Bunyinya, Kebijakan Lemah, Perhatian Pemda Kurang
Diskusi Pariwisata (2); Brand Image Lakey Mendunia, Menarik Diintegrasikan ke Samota-Jagung-Lakey
Diskusi Pariwisata (3); Keamanan, Fasilitas dan Infrastruktur Memadai Harus Disupport Pemda
Diskusi Pariwisata (4); Komitmen Pimpinan Daerah sebagai CEO Mutlak Dibutuhkan