DOMPU – Siapa yang menyangka kalau tanah tempat berdirinya Pendopo dan Kantor Bupati, serta Lapangan Beringin Dompu (satu kompleks), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selama ini belum memiliki sertifikat?
Namun, dalam masa kepemimpinan Bupati Bambang Firdaus dan Wakil Bupati Syirajuddin (BBF-DJ) sekarang, ketiga aset tersebut telah mengantongi sertifikat sebagai salah satu bukti sah kepemilikan tanah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu.
“Alhamdulillah, sertifikatnya sudah kita terima,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu Muhammad Syahroni di Dompu, Selasa (30/12/2025).
Diakuinya, sertifikat merupakan bukti sah kepemilikan tanah oleh pemerintah. Dengan demikian, aset-aset daerah terlindungi secara hukum, terutama dari klaim atau sengketa pihak lain.
“Setelah sekian tahun belum memiliki alas hak yang jelas, alhamdulillah pada tahun ini (2025) seluruh aset strategis Pemda Dompu di kawasan Pendopo akhirnya resmi memiliki sertifikat,” ungkap Dae Roni, sapaan akrabnya.
Syahroni lalu mengurai dan merinci luas ketiga aset tanah yang telah bersertifikat tersebut:
Pertama, Pendopo Bupati Dompu seluas 5.306 m².
Kedua, Kantor Bupati Dompu seluas 12.203 m². Dan,
Ketiga, Lapangan Beringin seluas 9.184 m².
“Total luas aset yang telah bersertifikat mencapai 26.693 m² atau lebih kurang 2,6 hektare,” jelas Syahroni.
Langkah dan upaya meraih bukti sah kepemilikan tiga aset tanah Pemkab Dompu tersebut, lanjut Syahroni, merupakan bentuk penataan aset daerah. Dimulai dari hal-hal mendasar, kecil dalam proses, namun besar dalam prinsip dan dampak tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.
Beberapa waktu lalu berlangsung pertemuan konsolidasi sertifikat aset BMD dengan pihak BPN Dompu.
Pertemuan itu dirangkaikan dengan Penyerahan Sertifikat Aset Tanah Lapangan Beringin oleh kepala BPN Dompu kepada Pemkab Dompu melalui Kepala BPKAD Muhammad Syahroni. (ayi)