Peserta didik PKBM Notorius Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, antusias mengikuti pembelajaran. Tampak di antara mereka serius mendengarkan dan menyimak penyampaian Pengelola PKBM Notorius, Sirajudin pada Kamis (23/10/2025) lalu. (tangkap layar/lakeynews)

 

Tak Muda Lagi, tetap Antusias Belajar, Harapkan Program Berlanjut

 

SECARA umum, motivasi warga bergabung dan menjadi peserta didik –terutama pada Program Keaksaraan Dasar (KD)– Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Notorius Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, agar bisa membaca, menulis, dan berhitung.

Meski usia mereka tidak muda lagi, berkisar 30-an hingga hampir 60 tahun, semangat dan antusiasme belajarnya begitu tinggi.

“Saya kepingin bisa membaca, menulis, dan berhitung. Terutama menghitung uang,” kata salah seorang peserta didik, Siti Ma’ani (52) dalam bahasa Dompu-Bima.

Pengakuan yang sama juga dilontarkan beberapa peserta didik lainnya ketika ditanya hal-hal yang mendorong mereka belajar di PKBM itu. Seperti Tasrif (50) Siti Rahma (52), dan Herman (50).

“Semoga kegiatan (program) seperti ini terus dilakukan (berlanjut) oleh pemerintah, sehingga kami bisa baca, tulis dan berhitung,” harap Siti Rahma.

PKBM Notorius didirikan pada tahun 2011, dengan nomor Akta Pendirian 35. “Tapi baru beroperasi tahun 2022, dan dianggarkan mulai tahun 2023,” kata Pengelola PKBM Notorius Sirajudin.

Hal itu disampaikan Sirajudin pada Lakeynews usai berbicara di hadapan puluhan peserta didik Program Keaksaraan Dasar 2025, pekan lalu, Kamis (23/10/2025).

Tahun pertama (2023), PKBM Notorius hanya mendapatkan Program Kesetaraan. Itupun hanya Paket A dan C, tidak ada Paket B.

“Jumlah siswa untuk Paket A dan C ini 32 orang, dengan total anggaran Rp. 15 juta (satu tahun),” jelas Sirajudin.

Sekitar 50 peserta didik PKBM Notorius kita jadikan tiga kelompok belajar (kelas). Mereka berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut agar peserta didik makin pintar membaca, menulis dan berhitung. (kolase/lakeynews)

Pada tahun kedua (2024), jumlah peserta didik meningkat. Seiring dengan adanya tambahan Paket B, anggarannya pun naik menjadi Rp. 34 juta. “Masih murni Program Kesetaraan A, B, dan C, tanpa program yang lain,” ungkap Sirajudin.

Kemudian pada 2025 ini, PKBM Notorius menjalankan dua program. Selain meneruskan Program Kesetaraan (Paket A, B, C), juga Program Keaksaraan Dasar (KD), dengan total jumlah peserta didik 50 orang.

“Kita tidak dapat program lain. Walaupun ada juga program lanjutan KD, yakni Keaksaraan Lanjuan berupa KUM (Keaksaraan Usaha Mandiri). Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), juga tidak dapat,” tuturnya.

Baca juga:

Dinas Dikpora Dompu: Hanya Sebagian Kecil PKBM Kecipratan Program 2025

Kegiatan PKBM Boleh Kapanpun dan di Mana Saja, Asalkan…

Diketahui, dana bantuan operasional yang dikelola PKBM mengacu pada Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

BOSP bersumber dari pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membantu operasional PKBM. Regulasi penyaluran dan penggunaan dana ini, spesifik.

“Saat ini, PKBM Notorius Desa Anamina mengadakan kegiatan Keaksaraan Dasar,” tutur Sirajudin yang juga Ketua Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Kabupaten Dompu ini.

Tujuan program ini di PKBM, jelasnya, memberantas buta aksara dengan membekali peserta didik kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. “Peserta didik juga dibekali keterampilan hidup yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka,” sambungnya.

Disamping itu, program ini bertujuan meningkatkan keaksaraan penduduk dan memberdayakan mereka secara ekonomi dan sosial.

“Pelaksanaan program mengajar keaksaraan dasar umumnya berlangsung selama 6 bulan, total 114 jam pelajaran dengan durasi 60 menit per jamnya,” papar Sirajudin.

Sirajudin kemudian menjelaskan, kaktu pelaksanaan minimal dua kali pertemuan tatap muka per minggu, dengan setiap pertemuan berlangsung selama dua jam.

“Materi membaca dan menulis sebanyak 80 jam, dan berhitung 34 jam. Pelaksanaannya tergantung kesepakatan dan menyesuaikan waktu dari murid dan tutor,” urai Sirajudin.

Kembali dijelaskan, peserta didik PKBM Notorius sebanyak 50 orang yang dibagi lima kelompok belajar. Tiap kelompok, 10 orang. Bisa juga digabung dua kelompok sekaligus.

“50 peserta didik di PKBM Notorius kita jadikan tiga kelompok belajar (kelas) saja,” cetusnya.

Tahun ini PKBM Notorius hanya mendapatkan program Keaksaraan Dasar (KD).

Walaupun ada juga program lanjutan KD, Program Keaksaraan Lanjuan yakni KUM (Keaksaraan Usaha Mandiri). Lainnya, Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).

Sebagian peserta didik PKBM Notorius Anamina pose bersama di depan Sekretariat PKBM usai mengikuti kegiatan pembelajaran. (kolase/lakeynews)

Hambatan dan Sorotan Publik

Apa saja hambatan yang dihadapi dan bagaimana solusi mengatasinya, baik Program Keaksaraan Dasar, lebih-lebih Program Keaksaraan?

“Hambatannya, tidak semua peserta didik selalu siap hadir di sekretariat PKBM. Sehingga, pembelajaran lebih banyak dilakukan keliling. Kita harus mendatangi di tempat-tempat siswa itu berada,” jawab Sirajudin.

Mengelola PKBM, katanya, harus ekstra sabar. Apalagi rata-rata muridnya adalah eks sekolah formal dengan beragam latar belakang masalah.

Ada yang keluar dari sekolah formal karena malas sekolah, nikah duluan, dikeluarkan oleh sekolahnya, ikut orang tua, dan masalah sosial lainnya. “Kita tampung dengan harapan agar mereka tetap bisa sekolah di PKBM,” ujarnya.

Mengingat metode pembelajaran di PKBM yang begitu fleksibel, pihaknya dituntut untuk terus berupaya maksimal, bagaimana agar anak-anak bisa tetap sekolah.

Kadang, menurut dia, biaya operasional yang diterima untuk pembinaan peserta didik tidak sepadan dengan perjuangan mereka. Dan, baginya, hal itu tidak masalah.

Tetapi yang memprihatinkannya, meski telah dan terus berupaya sedemikian rupa, pihak PKBM tetap menjadi sorotan publik. “Mungkin dirasa dan dilihat kami tidak beraktivitas di ruang kelas seperti sekolah-sekolah formal pada umumnya,” ujarnya.

Jika memungkinkan, Sirajudin berharap kepada pemerintah agar membantu kendaraan operasional PKBM. Berikutnya, penyetaraan pembangunan gedung sekolah seperti formal.

Selain itu, diharapkan, guru-guru yang mengajar di PKBM bisa diakomodir dan dapat ikut Tes CPNS seperti sekolah formal. “Guru-guru juga bisa diperbantukan untuk mengajar di PKBM,” pintanya.

“Terus terang, kami kesulitan mencari tenaga pendidikan, karena –sejauh ini– guru-guru di PKBM tidak ada harapan untuk kelanjutan nasibnya kedepan,” tambahnya. (tim)