
DOMPU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu didesak untuk membuka komunikasi dengan Pemerintah Pusat (Pempus), dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas), agar segera membangun infrastruktur penunjang Bulog Dompu dalam menyerap jagung petani.
Salah satu yang dipandang urgen adalah mewujudkan gudang Bulog yang representatif untuk menampung jagung-jagung hasil serapan.
Desakan tersebut dilontarkan Anggota Komisi III (Bidang Kesra dan Pembangunan) DPRD Kabupaten Dompu Kisman Ismail.
“Dengan adanya gudang yang representatif, Bulog kemudian bisa langsung membeli jagung di masyarakat petani tanpa terhambat oleh gudang penampung,” kata Kisman pada Lakeynews.com, Rabu (16/4/2025).
Sebagaimana dilansir media ini sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Dompu pada Selasa (15/4/2025), pihak Bulog mengaku belum melakukan penyerapan (pembelian) jagung petani.
Masih nol-nya penyerapan jagung petani di Dompu oleh Bulog itu karena mereka belum menyiapkan gudang untuk menampung, sehingga belum bisa membeli jagung sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp. 5.500/Kg.
Sementara gudang jagung milik Bulog di Kecamatan Manggelewa, masih penuh dengan jagung 2024 yang sampai saat ini belum terjual.
Baca berita sebelumnya: HPP Jagung Rp 5.500, Saat Ini di Dompu Rp 4.400; Nol Serapan, Kemana Bulog?
Kisman yang juga ikut dalam RDP DPRD dengan Bulog dan pihak pengusaha gudang jagung pun memperkuat isu dalam pemberitaan tersebut.
Bahkan, dia menyampaikan tambahan informasi terkait alasan pihak Bulog belum juga turun untuk melakukan pembelian jagung petani sampai saat ini.
“Pihak Bulog mengaku, belum ada surat perintah dari Bapanas untuk membeli jagung, mengingat jagung tahun 2024 masih tertampung di gudang lebih kurang 8.000 ton,” ungkapnya.
Karena itulah, Kisman yang juga anggota Fraksi Karya Nurani Sejahtera ini mendorong Pemkab Dompu dibawa kepemimpinan Bupati Bambang Firdaus dan Wakil Bupati Syirajuddin supaya segera berkomunikasi dengan Pempus.
Terhadap hal-hal yang begini, kata Kisman, eksekutif-legislatif Bumi Nggahi Rawi Pahu harus secepatnya mengambil sikap.
“Lihat sudah lihat dan ketahui bersama tentang bagaimana kondisi dan dinamika di tingkat petani jagung saat ini. Termasuk menyangkut harga,” tegasnya.
Pada sisi lain, Kisman menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu dengan komitmen DPRD Dompu dalam mengawal harga jagung.
“Dalam RDP kemarin, saya dengan tegas menyampaikan ke pihak gudang dan Bulog agar stardar KA (kadar air) diubah dari 15 persen menjadi 17 persen, sebagaimana yang berlaku tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya. (ayi)
