DOMPU – Dua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas) di wilayah perbatasan Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, beberapa hari lalu melakukan pertemuan. Yakni Panwascam Kilo – Dompu dan Panwascam Sanggar – Bima.
Mereka membahas masalah kerawanan Pilkada 2024. Terutama berkaitan dengan tahapan kampanye dan menjelang hari H pemungutan suara, 27 November mendatang.
Hadir dalam pertemuan dan silaturahmi yang berlangsung di Sekretariat Panwascam Sanggar itu, Kordiv HP2H Panwascam Kilo, Kordiv P2PS Panwascam Kilo, Korsek masing-masing kecamatan, staf Sekretariat, dan beberapa PKD.
Ketua Panwascam Kilo Ady Ardiansah, mengatakan, pertemuan ini merupakan upaya untuk mengidentifikasi kerawanan dan mencari solusi pada potensi-potensi kerawanan yang biasanya terjadi di daerah perbatasan.
Upaya bersama Panwascam di daerah yang bertetanggaan ini untuk saling melaporkan adanya keterlibatan pihak-pihak dilarang politik praktis saat tahapan kampanye yang berlangsung saat ini.
Menurut Ady, banyak ASN yang merupakan warga Kecamatan Sanggar bekerja dan bertugas di Kilo. Dan, itu hampir di semua intansi yang ada. “Sebaliknya ada sejumlah warga Kilo yang menjadi ASN di Sanggar,” ungkapnya di Sekretariat Panwascam Sanggar.
Tidak hanya itu. Di dua kecamatan ini sering terjadi mobilisasi massa pendukung kontestan Pilkada untuk ikut berkampanye.
Biasanya, kata Ady, kalau ada kampanye di Sanggar dan bahkan Kecamatan Tambora, ada saja iringan konvoi massa dari Kecamatan Soromandi menuju Sanggar. Mereka melewati wilayah Kecamatan Kilo.
Begitu juga sebaliknya, kalau ada kampanye di Kecamatan Kilo, Manggelewa dan Dompu, ada massa yang bergerak melewati wilayah Kecamatan Sanggar.
Hal tersebut dianggap sangat rawan, karena ada konvoi kendaraan dan mobilisasi massa yang padat. “Takutnya ada gesekan dan sensitivitas yang dianggap mengganggu kenyamanan warga lokal di daerah-daerah yang dilewati,” sambung pria yang akrab disapa Ady Prodem ini.
Apalagi saat ini, kontestan di Kabupaten Dompu maupun Kabupaten Bima sama-sama memiliki dua pasangan calon. Ditambah lagi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang jelas-jelas jangkauan massanya lebih luas.
“Kami lakukan ini, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kampanye yang sudah terlaksana, baik yang diawasi langsung, lewat media sosial maupun informasi atau keluhan dari masyarakat,” tegas Ady.
Persoalan lain yang kerap terjadi pada setiap Pemilu dan Pilkada di daerah perbatasan adalah tapal batas, data pemilih dan hak pilih warga di daerah perbatasan. “Itu kami cari solusi dengan membahas bersama,” katanya.
Pererat Silaturahmi, Perkuat Koordinasi
Ketua Panwascam Sanggar yang diwakili Kordiv HP2H Irfan Aditia Munandar menjelaskan, pertemuan tersebut juga juga mempererat silaturahmi dan perkuat koordinasi dua belah pihak yang akan mengawasi Pilkada.
“Daerah perbatasan rawan konflik saat edisi Pemilu dan Pemilihan. Kita urun rembuk untuk mencari penyelesaian, dan agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Dalam pembahasan bersama ini, melibatkan juga PKD yang berbatasan langsung yakni PKD Mbuju, Taloko dan Sandue. “Mereka-merekalah yang mengetahui dan berkepentingan langsung saat peristiwa (kejadian) di lapangan,” tandasnya.
Terkait persoalan data pemilih dan hak pilih, pihaknya bersepakat akan menyampaikan ke PPK, PPS dan Kades, dalam rangka memperjelas kembali identitas data warga pemilih. “Ini agar tidak terjadi kegandaan pemilih dan distribusi surat panggilan pemilihan,” tegasnya.
“Pemetaan masalah ini merupakan bentuk kesiapan kami-kami untuk menggelar Pilkada dengan harapan semua tahapan bisa berjalan sukses dan lancar,” tandasnya. (ayi)