Potret salah satu sisi Pasar Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, beberapa waktu lalu. (ist/lakeynews)

Kepala Desa Surati Disperindag Dompu, Tuntut Perbaikan Pasar

DOMPU – Pemerintah Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, terpaksa membeberkan angka penarikan retribusi (iuran) terhadap para pedagang pasar di desa itu oleh Pemkab melalui Bapenda maupun Disperindag.

Nilainya tidak main-main. Dari “nyanyian” pemerintah desa, angka totalnya menembus hingga ratusan juta rupiah per tahun.

Kendati Pemda menarik retribusi yang nilainya sampai ratusan juta tapi pasar tak diurus, diabaikan begitu saja. Tidak ada perubahan. Sarana dan prasarana pasar tidak pernah diperbaiki.

“Kami Pemerintah Desa Soriutu dan seluruh warga Pasar menuntut kepada pihak Dinas terkait agar segera menggunakan uang iuran tersebut untuk perbaikan sarana pasar,” kata Kepala Desa Soriutu Imam Suanto.

Tuntutan tersebut disampaikan Imam melalui surat tanggal 1 April 2024 yang ditujukan kepada Disperindag Kabupaten Dompu. Ditembuskan kepada Bupati Dompu, Bapenda, dan DPMP Kabupaten Dompu, serta Camat Manggelewa dan BPD Desa Soriutu.

Kepala Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Imam Suanto. (tangkap layar/lakeynews)

Sarana prasarana pasar yang diminta segera diperbaiki itu antara lain, Cor Beton Lorong L Pasar; Membuatkan atap permanen Lorong L Pasar; Mengecor tempat jualan para pedagang; dan Memindahkan tempat sampah di belakang ujung timur pasar.

Sebelumnya, pada 4 Maret 2024, Pemdes Soriutu juga pernah bersurat kepada Pemkab Dompu, perihal Permohonan Perbaikan dan Pengelolaan Pasar di wilayah Desa Soriutu. Rupanya, belum mendapat respons pihak terkait.

Karena itu, melalui surat kedua ini, Kades Imam Suanto kembali meminta perbaikan pasar. Dengan melampirkan hasil Laporan dan Pernyataan masyarakat pasar di wilayah Desa Soriutu, 1 April 2024. Yakni tentang rincian penarikan iuran yang selalu ditarik oleh Disperindag Kabupaten Dompu kepada para pedagang pasar dimaksud.

“Sudah puluhan tahun pihak dinas terkait menarik retribusi/iuran kepada para pedagang pasar, namun tidak ada sama sekali perubahan dari fisik sarana pasar tersebut,” ungkap Imam dalam suratnya.

Kades Imam lalu membeberkan rincian iuran penarikan, baik per hari, per bulan maupun per tahun dimaksud.

Pertama, PKL sejumlah 131 orang dengan iuran per hari Rp. 2000 x 12 bulan, sehingga mendapatkan angka penarikan iuran per tahun Rp. 94.320.000.

Kedua, Pedagang Ruko sebanyak 100 orang dengan iuran penarikan per bulan Rp. 100.000 x 12 bulan, sehingga mendapatkan angka penarikan per tahun Rp. 120.000.000.

Ketiga, Pedagang yang menggunakan Peti sejumlah 46 orang dengan iuran per bulan Rp. 50.000 x 12 bulan, sehingga mendapatkan angka per tahun Rp. 27.600.000.

“Jadi, akumulasi penarikan yang dilakukan oleh pihak Dinas (Badan, red) Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu per tahun adalah Rp. 241.920.000,” jelas Imam (Imam belum menjawab pertanyaan; Apakah Disperindag atau Bapenda yang menarik retribusi dimaksud, red).

Nerdasarkan beberapa poin yang disampaikannya tersebut, Pemerintah Desa Soriutu dan seluruh warga Pasar menuntut kepada dinas terkait agar memperbaiki beberapa sarana pasar yang disebutkan di atas.

“Semoga Bapak Kepala Disperindag Kabupaten Dompu dapat mengabulkannya,” harapnya.

Kabid Pengawasan Disperindag Kabupaten Dompu Sri Astuti Mulyanti. (ist/lakeynews)

Hingga berita ini diunggah upaya konfirmasi kepada Kepala Disperindag maupun Bapenda Kabupaten Dompu Dompu masih dilakukan.

Namun, Kabid Pengawasan Disperindag Kabupaten Dompu Sri Astuti Mulyanti membantah pertanyaan yang menyebutkan sudah puluhan tahun retribusi ditarik oleh Disperindag. Baru 2024 retribusi dialihkan penarikannya oleh Disperindag.

“Dan, uang itu begitu diantar sama juru pungut, dirapikan, langsung disetor sebagai PAD. Hanya numpang rapikan aja di Disperindag,” tegas wanita yang akrab disapa Anti itu di WAG Lakeynews, belum lama ini.

Dia sangat menyayangkan, Pemdes Soriutu pada saat Musrenbang Kecamatan kemarin tidak memprioritaskan usulan untuk perbaikan pasar. Malah lebih prioritas mengusulkan pengadaan peralatan kasidah.

“Padahal sebenarnya perencanaan bootm-up seperti Musrenbang Kecamatan bisa jadi pertimbangan untuk perencanaan dan penganggaran di tingkat yang lebih tinggi,” tandasnya.

“Sepertinya pengadaan alat kasidah lebih urgen dari pada merehab pasar,” sindir Anti menambahkan. (tim)