DOMPU – Hari ini, Rabu (7/11) Dinas Dosial (Dinsos) Kabupaten Dompu, dibantu 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) untuk penanggulangan dampak inflasi.
“Semua OPD mengambil BLT BBM dalam bentuk uang tunai. Ada yang mengambil pagi tadi, ada juga yang menerima Sabtu (3/12) lalu,” kata Kepala Dinsos Kabupaten Dompu Abdul Haris, di kantornya pada Lakeynews.com, Rabu tadi.
Syarat warga mengambil BLT BBM; Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Setidaknya tiga kelurahan yang dipantau media ini. Kelurahan Dorotangga, Potu dan Karijawa. Para penerima manfaat bantuan itu tampak antre, menunggu giliran pembagian BLT yang dilayani pihak kelurahan dan perwakilan OPD Dompu.
Di Kelurahan Dorotangga misalnya, penerima bantuan mulai mengumpulkan KK dan KTP ke bagian registrasi sekira pukul 08.34 Wita.
Menurut Lurah setempat, Hairul Ansyah di kelurahannya, ada 269 KK mendapatkan bantuan, dengan beragam pekerjaan. Ada yang pelaku usaha, ada yang ojek, juga ada yang subsidi sektor transportasi umum.
“Data yang dikumpulkan kami masih gelondongan. Jadi, tidak bisa rinci jumlah ojek dan pelaku usaha,” kata Hairul.
Dia menambahkan, penyaluran bantuan di Kantor Lurah Dorotangga dibantu perwakilan Sekretariat Daerah.
Sementara itu, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda & Litbang) menyalurkan bantuan kepada 326 KK di Kantor Kelurahan Potu.
Lurah Potu Agus Sofian mengatakan, bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi warganya.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah karena telah mengeluarkan BLT BBM ini sehingga masyarakat saya makin terbantu,” jelas Agus.
Menurutnya, pendataan warga penerima dilakukan dengan melibatkan Rukun Tetangga (RT) di empat lingkungan. “Dari sekitar seribu lebih warga, hampir 50 persen sudah menerima bantuan,” papar Agus.
Sedangkan di Kelurahan Karijawa, penerima BLT BBM ini 301 orang. Menurut Lurah Karijawa Yahya, pendataan dilakukan dengan teliti.
“Kita awalnya diminta mendata pelaku UMKM, ojek dan nelayan. Karena disini (Kelurahan Karijawa, red) tidak ada nelayan, maka kita data petani kecil,” jelas Yahya.
Apakah ada kemungkinan pihak penyalur BLT memotong anggaran?
Menanggapi itu, Yahya mengatakan tidak ada pemotongan karena penyaluran dilakukan dengan baik. “Bisa lihat pelayanan kami bersama perwakilan Sekretariat DPRD. Kami tidak pernah membuka amplop yang ada,” tegas Yahya. (sdn)