Penulis, Suherman. (ist/lakeynews.com)


Oleh: Suherman *)

PADA pidato kedaerahan perdananya di Aula DPRD Kabupaten Dompu, Bupati Dompu “Aby” Kader Jaelani (AKJ) memberikan perhatian penuh terhadap kelestarian hutan dan bencana alam.

Sebagai sebuah ide dan gagasan sangat diapresiasi. Ditengah kondisi hutan yang semakin parah dan bencana alam yang terus terjadi pada setiap tahunnya.

Termasuk yang melanda beberapa wilayah di Kecamatan Hu’u saat ini. Siapa sangka, bencana juga bisa melanda wilayah lainnya.

Sedangkal pengetahuan saya, bahwa ada dua hal kenapa kerusakan hutan terjadi dan semakin parah di Dompu. Pertama, karena kebutuhan. Dan, kedua, karena kerakusan, ketamakan dan keserakahan.

Soal kebutuhan, memang tidak dapat dihindari saat biaya hidup semakin tinggi dan lapangan pekerjaan lain tidak tersedia. Praktis, mereka hanya dapat menggantungkan hidupnya dari bertani. Maka, membuka lahan untuk menanam jagung adalah menjadi satu-satunya solusi. Apalagi program ini didukung penuh pemerintah.

Sementara ada fenomena lain yang sangat miris, hutan “dibabat” habis hanya untuk memenuhi kerakusan, ketamakan dan keserakahan. Mereka menghancurkan hutan sebagai lahan baru untuk menanam jagung, padahal mereka telah memiliki lahan. Ini biasanya dilakukan oleh para pemodal (orang kaya) dan beberapa pejabat atau pemegang kekuasaan di suatu wilayah desa.


Menjaga kelestarian hutan, harusnya dengan cara-cara yang terencana dan berkesinambungan serta tidak terkesan instan.

Bukan seperti selama ini, melestarikan hutan dengan cara memberikan imbauan, melakukan penanaman pohon di kawasan hutan hanya untuk kebutuhan dokumentasi dan pencitraan. Setelah ditanam pohonnya tidak dijaga dan dirawat, akhirnya pohonnya mati karena dimakan kambing dan sapi serta sebagian lagi disemprot racun hama oleh petani.

Pada saat yang lain ketika terjadi bencana alam, banjir misalnya, penanganannya pun sama, terkesan instan. Datang meninjau lokasi yang terdampak bencana dengan membawa bantuan, anggaran perbaikan yang kemudian didokumentasikan lalu selesai. Begitu-begitu saja siklusnya.

Pertanyaannya apakah setiap tahun harus begini cara melestarikan hutan dan menyelesaikan bencana alam?

Kini, masalah bencana alam banjir di Dompu telah menjadi bencana rutin setiap tahun yang telah banyak menyita waktu, energi dan biaya untuk pemberian bantuan dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Mestinya, jika bencana itu tidak terjadi, waktu, energi dan biaya tersebut dapat dialakosikan untuk program dan kegiatan lainnya.

Menurut saya, langkah konkretnya adalah menutup Kawasan Hutan Tutupan Negara (KHTN) yang telah dikuasai masyarakat sebagai lahan tanam jagung. Ingat ya, KHTN.

Setelah kebijakan menutup KHTN, pemerintah membuat kebijakan gerakan menanam pohon. Masyarakat yang selama ini menguasai lahan itu, berikan kompensasi, semacam biaya dan honor untuk menanam dan menjaga pohon tersebut hingga tumbuh dan berproduksi, jika pohon yang ditanam bernilai ekonomi.

Jika masih ada yang “bandel”, maka proses secara hukum. Bukankah mengelola KHTN melanggar aturan?

Sementara bagi Kawasan Hutan Diluar Tutupan Negara (KHDTN), juga dibuat sebuah kebijakan agar para petani diminta menanam pohon-pohon produktif yang bernilai ekonomi sebagai pagar pembatas lahannya.

Tentu, kebijakan tersebut dapat dilakukan apabila pemerintah dalam hal ini eksekutif, legislatif, TNI, Polri, Dinas LHK hingga pemerintah di tingkat bawah seperti kepala desa, kepala dusun dan masyarakat bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun kesepahaman bersama.

Solusi di atas memang terbilang extrem disaat sebagian orang menggantungkan hidupnya dari tanaman jagung. Menutup KHTN memang berpotensi “mengganggu” elektabilitas elektoral politisi (eksekutif dan legislatif) namun mau bagaimana. Suka atau tidak suka harus dilakukan.


Ada dua contoh kebijakan extrem Kepala Daerah yang tidak mengganggu atau berpengaruh terhadap elektabilitas politiknya.

Pertama, Bu Risma. Kebijakan Bu Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya menutup Dolly (lokalisasi pelacuran) pada Juni 2014. Konon, Dolly sebagai pusat pelacuran terbesar di Asia Tenggara.

Ada banyak orang yang menggantungkan hidupnya di sana. Tapi, Bu Risma dengan tegas dan berani membuat kebijakan tersebut.

Menurut sebagai pengamat kebijakan Bu Risma itu tidak populer bagi elektabilitas politiknya untuk maju pada periode kedua dan bahkan ada yang memprediksi dia akan kalah. Namun, prakiraan itu rupanya salah. Bu Risma Tetap dipilih kembali pada periode kedua.

Ketika Bu Risma membuat kebijakan “nekad” itu, dia juga memberikan solusi agar kebijakannya membuat masyarakatnya tidak terdampak akibat kebijakannya.

Dia memberikan kompensasi untuk modal beasiswa gratis, dia berikan pekerjaan menjadi anggota Satpol PP, petugas kebersihan, pemadam kebakaran dan sebagainya bagi sebagian eks pekerja di sana.

Kedua, kebijakan extrem Ompu Beko, panggilan H. Abubakar Ahmad, Bupati Dompu Periode 2000-2005 dan 2005-2007. Dia pernah membuat kebijakan menangkap dan memenjarakan para petani yang masuk KHTN.

Namun pada sisi lain, Ompu Beko memberikam solusi dengan menawarkan beberapa lokasi yang dijadikan wilayah transmigrasi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terbukti soal elektabilitas, Ompu tidak diragukan lagi. Dia terpilih menjadi Bupati periode kedua (2005), Pilkada 2015 menjadi runner up dan kini mampu mengantarkan pemimpin baru di Pilkada 2020.

Kalau mau belajar dari keputusan atau kebijakan Bu Risma dan Ompu Beko, di sana akan ditemukan bahwa yang masalah itu bukan soal kebijakannya yang ekstrem. Tetapi yang terpenting adalah solusi apa yang diberikan setelah kebijakan itu dibuat.

Apa yang dilakukan oleh Bu Risma dan Ompu Beko dapat dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Jangan takut soal kebijakannya untuk menutup KHTN akan menimbulkan protes atau mengganggu elektabilitasnya. Dalam era demokrasi saat ini, soal pro dan kontra terhadap kebijakan itu biasa terjadi.

Bahkan jangan takut soal tidak dipilih kembali pada periode kedua. Sebab, kebijakan itu bukan satu-satunya variabel keterpilihan. Namun merupakan salah satu variabel dari sekian banyak variabel. Apalagi pemilih Dompu, dari pengalaman Pilkada ke Pilkada masih banyak yang pragmatis, kalau tidak mau dikatakan “mata duitan”.


Kalau eksekutif dan legislatif selalu mengkhawatirkan soal dipilih atau tidak, soal elektabilitas saat mengambil kebijakan, maka tidak akan pernah membuat suatu kebijakan yang benar-benar mengubah prilaku masyarakat yang merusak hutan dan pada saat yang sama membiarkan masalah bencana alam terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus.

Terakhir, sudahi bicara pelestarian hutan kalau tidak ada solusi kebijakan yang extrem dan konkret, karena kekhawatiran soal tergerusnya elektabilitas. Siapkan saja alokasi waktu, energi dan biaya setiap tahunnya untuk bencana alam di Dompu. (*)

*) Penulis adalah peminat urusan sosial politik.