MATARAM, Lakeynews.com – Sesuai instruksi Gubernur NTB, Tim Gugus Tugas Sosial Ekonomi Pemprov NTB mengunjungi dan melihat langsung kesiapan sembako Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang di Gudang Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram, Selasa (14/4) siang.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Ir. Ridwan Syah, M.Sc, MM, MTP menjelaskan, JPS ini akan disalurkan untuk membantu keluarga sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang belum tercover oleh bantuan Pemerintah Pusat. Jumlah keluarga yang akan disasar sebanyak 105 ribu kepala keluarga (KK).
Diketahui, di NTB terdapat 863 ribu KK yang miskin hingga rentan miskin. Yang telah dibantu Pemerintah Pusat itu, sekitar 500 ribu KK. Sisanya masih sekitar 300-an ribu lebih.
“Sebanyak 105 ribu ini dari Pemerintah Provinsi yang merupakan penduduk sangat miskin, miskin, hingga rentan miskin di desil 1, 2 dan 3 yang masuk dalam daftar orang-orang yang ada di basis data terpadu. Sisanya, untuk warga terdampak Covid-19 lainnya,” ungkap Ridwan.
Berdasarkan data di atas, terdapat puluhan ribu KK yang belum terselesaikan oleh Pemprov NTB. Diharapkan, masyarakat miskin yang belum tercover tersebut akan diselesaikan dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Program JPS Gemilang ini berupa paket Sembako. Terdiri dari beras 10 Kg, minyak goreng 1 liter, telur 20 butir, dan paket suplemen yang berupa masker dan lainnya.
Kata Ridwan, sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, prinsip yang sangat mendasar dari JPS ini, memaksimalkan semua isi bantuan ini dari produk lokal. “Ini untuk mendorong UKM dan IKM kita, karena mereka juga turut terdampak,” tandasnya.
Lebih jauh Ridwan menjelaskan, JPS Gemilang direncanakan berjalan selama tiga bulan; April, Mei dan Juni. Namun demikian rentang waktu dari pelaksanaan JPS Gimilang ini dapat saja bertambah, tergantung pada kondisi kedepan nantinya.
“Saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing anggaran. Anggaran mana yang dapat ditunda, kita arahkan untuk melakukan antisipasi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19. Selain pada pencegahan dan penanganannya,” paparnya.
Total dana yang disiapkan Pemprov NTB untuk kegiatan selama tiga bulan ini sekitar Rp. 160 miliar. Yang sudah terserap untuk Alat Pelindung Diri (APD) dan lainnya Rp. 20 miliar. Sementara untuk JPS Gemilang selama tiga bulan Rp. 80 miliar. “Sisanya, pemerintah menyiapkan Rp. 60 miliar untuk keadaan darurat,” jelasnya.
Dalam konteks JPS ini, sebagaimana arahan pusat, kuncinya adalah soal data yang valid. Termasukll siapa saja yang berhak menerima JPS.
Karena itu, pemerintah berharap kepada Dinas Sosial sudah memiliki basis data terpadu atau data kesejahteraan sosial terpadu. Data ini yang harus divalidasi sampai tingkat desa.
“Jangan sampai ada orang yang berhak menerima, tapi karena namanya tidak masuk dalam daftar itu, lalu tidak menerima,” tambahnya.
Dia mengaku, data calon penerima JPS telah dibagikan ke tingkat desa untuk proses validasi. Pemerintah Desa diminta untuk menambahkan siapa saja yang menurut mereka perlu mendapat bantuan ini.
“Yang terdampak ini bukan hanya orang yang ada di dalam daftar. Banyak orang yang tidak ada namanya dalam daftar tetapi terdampak. Misalnya tukang ojek, pegawai yang dirumahkan dan lainnya,” ungkap Ridwan.
Pada tahap pertama ini, pemerintah melakukan validasi dan verifikasi data. Sehingga pada bantuan tahap kedua akan ada perbaikan. Dengan demikian, siapa saja yang belum tercover oleh pemerintah pusat dapat tercover oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot.
“Kedatangan kami kali ini untuk memastikan kecukupan bahan-bahan yang akan dibagikan, kapan pendistribusiannya dan kualitas dari bahan-bahan yang akan dibagikan kepada masyarakat,” tandasnya. (tim)